SULAWESI BARAT — JAKARTA — Pemerintah menarik kembali sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini diambil di tengah posisi utang negara yang menembus angka fantastis, Rp 10.293,69 triliun, hingga akhir Juni 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut langkah ini adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dana yang ditarik dari keuntungan perusahaan pelat merah tersebut nantinya akan dijadikan cadangan pemerintah.
"Ada ide Presiden menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu bisa ngurangin utang kita juga," ujarnya kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Skema Baru Setelah Danantara
Kebijakan ini menjadi perubahan signifikan dari skema sebelumnya. Sejak amandemen UU BUMN pada 2025, dividen dari perusahaan seperti Pertamina, PLN, hingga Telkom dialihkan ke Danantara, sovereign wealth fund (SWF) bentukan pemerintah. Pendapatan yang tadinya masuk pos Penerimaan Negara Bukan Pajak Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP KND) itu sepenuhnya menjadi milik lembaga pengelola investasi tersebut.
Kini, sebagian keuntungan Danantara akan dikembalikan ke kas APBN. Purbaya memastikan eksekusi pengalihan ini sudah mulai berjalan pada tahun ini.
"Sebagian tahun ini juga sudah ada. Tetapi nanti kami lihat petunjuk Bapak Presiden," tuturnya.
Meski demikian, Purbaya membantah kebijakan ini diambil karena pemerintah kekurangan pendapatan. Ia menegaskan kondisi kas negara masih aman.
Utang Naik Rp 373 Triliun dalam Tiga Bulan
Data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu menunjukkan posisi utang pemerintah pada 30 Juni 2026 mencapai Rp 10.293,69 triliun. Angka ini melonjak Rp 373,2 triliun dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang tercatat Rp 9.920,42 triliun.
Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini berada di level 41,26%. Dominasi utang masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 8.966,79 triliun, sementara sisanya Rp 1.326,90 triliun merupakan pinjaman.
Menanggapi lonjakan ini, Purbaya menegaskan pemerintah tidak sedang kekurangan kas. Ia justru menyoroti masih adanya dana menganggur sebesar Rp 400 triliun dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL).
"Tadi katanya mau suruh ngurangin utang. Begitu ada alat untuk ngurangin utang, ribut. Uang saya masih banyak tuh di bank ada Rp 400 triliun [SAL] sekarang," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.
Diskusi dengan Danantara Terus Berlanjut
Pemerintah masih membahas teknis penggunaan dividen ini bersama pengelola Danantara. Purbaya menegaskan semua opsi penerimaan akan dimanfaatkan demi menjaga APBN tetap berkesinambungan.
"Kami ingin membuat anggaran ke depan semakin berkesenambungan. Segala cara kami manfaatkan termasuk pendapatan dari Danantara," paparnya.
Keputusan ini menjadi sinyal penting bagi pasar. Investor akan mencermati bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan upaya menekan beban utang di masa mendatang.
