MAMUJU — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat memastikan diri ambil bagian dalam Evaluasi Pelaksanaan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) yang digelar di Hotel Matos, Mamuju, Rabu (19/8/2026). Agenda ini tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi alat ukur sekaligus peta jalan bagi perangkat daerah untuk membenahi kinerja.
Bagi BPKAD, evaluasi ini punya makna strategis. Ini momentum untuk menilai sejauh mana program berjalan, mengidentifikasi hambatan di lapangan, dan menentukan langkah perbaikan ke depan. Hasilnya nanti akan menjadi dasar untuk memastikan setiap kebijakan tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi berdampak nyata bagi pelayanan publik.
Evaluasi Bukan Sekadar Administrasi, tapi Ukur Dampak Kebijakan
Faika Kadriana Ishak menegaskan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam memastikan program pemerintahan berjalan efektif. Menurutnya, kegiatan ini menjadi ruang untuk melihat implementasi secara komprehensif, bukan hanya pemenuhan kewajiban administratif.
“Evaluasi sangat penting untuk melihat sejauh mana implementasi yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Dengan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, kita dapat memastikan pelaksanaan program berjalan semakin efektif, transparan dan akuntabel,” ujar Faika.
Perkuat Sinergi Antarperangkat Daerah demi Tata Kelola yang Baik
Keterlibatan BPKAD dalam kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan. Sinergi ini dinilai krusial agar kebijakan pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras di Sulawesi Barat.
“BPKAD Provinsi Sulawesi Barat terus berkomitmen mendukung upaya penguatan tata kelola pemerintahan. Sinergi, koordinasi dan komitmen bersama sangat dibutuhkan agar setiap langkah yang dilakukan dapat berjalan selaras serta memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Apa Tindak Lanjut BPKAD Sulbar Setelah Evaluasi?
Faika berharap hasil evaluasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen. Seluruh temuan harus ditindaklanjuti bersama oleh pihak terkait agar implementasi Stranas PPA di Sulawesi Barat berjalan konsisten dan terukur.
“Apa yang menjadi hasil evaluasi tentu perlu ditindaklanjuti bersama. Harapannya, melalui komitmen dan kolaborasi yang kuat, kita dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus mewujudkan pemerintahan yang semakin baik, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Faika.
Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menargetkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta pemenuhan pelayanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
