MAMUJU — Sekretaris Dinas Perkimtanhub Sulbar, Amrin, menyebut pertemuan dengan Komisi III DPRD sebagai momentum menyelaraskan kebutuhan anggaran dengan rencana kerja 2027. Menurutnya, perencanaan harus dilakukan secara terukur, efektif, dan tepat sasaran.
Pembahasan anggaran difokuskan pada program prioritas di bidang perumahan, kawasan permukiman, pertanahan, dan perhubungan. Program Pastipadu masuk dalam daftar yang dibahas.
Program Prioritas yang Dibahas di Rapat Anggaran 2027
Perkimtanhub Sulbar menargetkan program yang dianggarkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulbar juga menjadi sasaran.
Amrin menegaskan arah perencanaan mengacu pada kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan pemerintah provinsi.
"Perencanaan anggaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan pemerintah provinsi. Kami juga berupaya memastikan program-program yang direncanakan dapat mendukung pelaksanaan visi dan misi Gubernur Sulbar," kata Amrin, Rabu (21/10/2026).
Empat Bidang yang Menjadi Fokus Sinergi dengan DPRD
Sinergi Perkimtanhub Sulbar dan DPRD diperlukan untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Cakupannya mulai dari peningkatan kualitas hunian masyarakat hingga penataan kawasan permukiman.
Dua bidang lain yang masuk lingkup kerja sama itu adalah penanganan persoalan pertanahan serta peningkatan pelayanan dan infrastruktur perhubungan.
Melalui pembahasan anggaran 2027, Perkimtanhub Sulbar berupaya memastikan setiap program memiliki target yang jelas. Perencanaan yang terukur dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah menjadi syarat yang dipasang sejak tahap pembahasan.
Mengapa Anggaran 2027 Dibahas Sejak Sekarang
Penyusunan rencana anggaran tahun depan menuntut kesesuaian antara program kerja dan arah kebijakan pembangunan daerah. Pembahasan bersama Komisi III DPRD Sulbar menjadi jalur untuk menyamakan keduanya sebelum anggaran ditetapkan.
Bagi warga Sulbar, hasil pembahasan ini menentukan program mana yang berjalan lebih dulu di bidang hunian, permukiman, pertanahan, dan perhubungan. Target yang jelas disebut menjadi syarat agar setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
