SULAWESI BARAT — Bank Mandiri menawarkan KPR khusus bagi pegawai tetap Jhonlin Group milik Haji Isam, dengan bunga tetap 6,95 persen per tahun untuk tenor minimal tiga tahun. Fasilitas ini terbuka untuk pembelian rumah, apartemen, take over, hingga refinancing, dan berlaku sampai 31 Desember 2026. Program ini muncul tak lama setelah Mandiri menyalurkan kredit dengan saham Pradiksi Gunatama dan Jhonlin Agro Raya sebagai agunan.
Bank Mandiri memperluas layanan consumer banking ke lingkungan korporasi. Fasilitas KPR bagi pegawai Jhonlin Group dijalankan lewat fitur Livin' KPR di aplikasi Livin' by Mandiri maupun lewat kantor cabang terdekat. Program menyasar pegawai tetap dari 31 perusahaan yang tercantum dalam ketentuan bank, mulai dari Jhonlin Agro Mandiri, Jhonlin Agro Raya, Jhonlin Air Transport, Jhonlin Baratama, Jhonlin Marine Lines, hingga Jhonlin Group.
Skema Bunga dan Plafon yang Ditawarkan
Selain bunga tetap 6,95 persen, Mandiri mencantumkan pilihan suku bunga lain sebesar 2,66 persen per tahun dengan skema bunga tetap selama tiga tahun. Angka itu menjadi pembeda utama dibanding KPR reguler yang beredar di pasar.
Plafon kredit yang disediakan mencapai Rp 15 miliar untuk KPR dan Rp 10 miliar untuk KPR multiguna. Cakupan akadnya tidak hanya pembelian properti baru, tetapi juga pengalihan KPR dari bank lain serta refinancing.
Hingga berita ini ditulis, manajemen Bank Mandiri belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi mengenai program tersebut.
Konteks Kredit ke Haji Isam
Program KPR ini mencuat bersamaan dengan pemberian kredit Bank Mandiri kepada Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Dalam transaksi itu, saham PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) dan PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) dipakai sebagai agunan.
Kombinasi kedua langkah itu membuat eksposur Mandiri terhadap grup Jhonlin menjadi perhatian. Di satu sisi, bank mendapat nasabah korporasi besar. Di sisi lain, bank memperluas basis kredit konsumer ke karyawan grup yang sama.
Penilaian Pengamat: Legal, tapi Perlu Pruden
Pengamat perbankan Moch Amin Nurdin menilai fasilitas KPR khusus bagi pegawai satu grup usaha tidak serta-merta melanggar ketentuan perbankan. Kerja sama bank dan perusahaan untuk membiayai karyawan disebutnya sebagai praktik lazim di industri.
"Namun, perlu dibedakan apakah fasilitas ini merupakan program KPR bagi karyawan dengan skema pembiayaan khusus atau bentuk fasilitas kredit korporasi yang dikaitkan dengan grup usaha tertentu," kata Amin kepada Katadata, Selasa (20/10).
Perbedaan struktur itu, menurut Amin, menentukan syarat pembiayaan, pihak yang menanggung risiko, dan cara bank mengelola eksposur kreditnya.
Amin menyoroti risiko konsentrasi. Pembiayaan kepada banyak karyawan dalam satu grup memang tercatat sebagai kredit individu berbeda. Tetapi secara ekonomi, risiko mereka saling terkait.
Jika perusahaan mengalami tekanan usaha, melakukan pengurangan tenaga kerja, atau pendapatannya turun, kemampuan bayar para debitur berpotensi melemah bersamaan. Kondisi itu bisa menaikkan risiko kredit meski fasilitas diberikan kepada banyak orang.
Yang Harus Dijaga Mandiri ke Depan
Menurut Amin, bank perlu memastikan kemampuan bayar tiap debitur dinilai independen, nilai agunan memadai, dan pembayaran kredit tidak bergantung pada kondisi keuangan perusahaan induk. Kepatuhan pada aturan OJK soal manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian menjadi kuncinya.
Bentuk dukungan perusahaan juga mesti jelas: jaminan perusahaan, subsidi bunga, pemotongan gaji, atau mekanisme lain. Setiap skema membawa konsekuensi risiko berbeda bagi bank.
"Pada akhirnya, program seperti ini tidak otomatis mengganggu kesehatan bank selama dikelola secara prudent," ujarnya.
Bagi Mandiri, KPR pegawai Jhonlin Group menjadi uji lapangan atas strategi cross-selling ke ekosistem korporasi. Kualitas aset dan ketahanan permodalan bank akan bergantung pada seberapa ketat analisis kredit dijalankan, terutama saat eksposur ke satu grup usaha menumpuk di dua sisi neraca.
