SULAWESI BARAT — "Belum, tapi saya akan lihat, saya monitor terus," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).
Pernyataan itu muncul ketika Purbaya menanggapi rencana Jepang memangkas pajak konsumsi atas makanan menjadi 1 persen selama dua tahun mulai April 2027. Menurut dia, Jepang mengambil langkah itu karena ekonominya lama melambat dan butuh dorongan pertumbuhan.
Subsidi dan Bansos Jadi Penopang Daya Beli
Indonesia menempuh jalur berbeda. Purbaya menyebut pemerintah memilih memberikan sejumlah stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, mulai dari subsidi hingga bantuan sosial.
"Ada subsidi ini, ada BLT, ada KIP, ada macam-macam. Ada juga nanti subsidi motor listrik, mobil listrik. Ada juga nanti mungkin stimulus tambahan," ujarnya.
Daftar yang disebut Purbaya merujuk pada program yang sudah berjalan: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta subsidi kendaraan listrik. Purbaya tidak merinci besaran maupun jadwal pencairan masing-masing program dalam pernyataan ini.
Mengapa PPN Tidak Bisa Diturunkan Sembarangan
Purbaya mengingatkan penurunan tarif PPN tidak bisa dilakukan begitu saja. Dampaknya langsung terasa ke penerimaan negara dan ruang belanja pemerintah.
"Nanti kalau (tarif PPN) turun, saya dibilang defisitnya membesar, kan nggak segampang itu. Kalau saya sih maunya 0, tapi 0 kita enggak punya duit, nanti lu pada ribut, utang semua," katanya.
Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara membiayai pertumbuhan ekonomi dan mengelola utang. Utang masih bisa dipakai untuk mendorong perekonomian, tetapi pertumbuhannya harus dikendalikan.
"Jadi kita bisa membiayai ekonomi tumbuh, tapi sebagian dengan utang, tapi harus menjaga utangnya nggak tumbuh terlalu besar juga. Sekarang saja udah banyak yang ribut kan, utang mulu katanya," jelasnya.
Dampaknya ke Penerima Bantuan
Keputusan menahan tarif PPN berkaitan langsung dengan keberlanjutan program bantuan. Purbaya menegaskan penurunan PPN tanpa perhitungan yang pas berisiko membuat pemerintah tak sanggup membiayai subsidi.
"Kalau saya kurangi itu, PPN segala macam, tanpa perhitungan yang pas dan ekonominya belum pulih, ya cuma turun saja, saya enggak bisa kasih subsidi nanti tanpa melewati batas-batas yang dianggap penting. Jadi, kita mesti timbang dengan hati-hati semuanya," ujar Purbaya.
Artinya, selama tarif PPN dipertahankan, ruang fiskal untuk subsidi, BLT, dan KIP tetap tersedia. Sebaliknya, bila tarif dipangkas tanpa kompensasi penerimaan, program bantuan berisiko terdampak.
Cara Cek Status Penerima Bansos
Masyarakat yang ingin memastikan status penerima bantuan dapat mengeceknya secara mandiri. Berikut langkahnya:
- Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- Ketik kode verifikasi yang muncul di layar.
- Klik "Cari Data" untuk melihat status penerimaan.
Data yang muncul bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. Jika nama tidak terdaftar, masyarakat dapat melapor ke desa/kelurahan atau dinas sosial setempat untuk proses usulan.
Jadwal dan Penyalur
Purbaya tidak menyebut jadwal pencairan tahap berikutnya maupun bank penyalur dalam pernyataan ini. Informasi resmi soal jadwal, nominal, dan rekening penyaluran dapat diakses melalui kanal Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan.
Pemerintah menyalurkan bansos melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu. Pastikan informasi hanya diambil dari kanal resmi.
Masyarakat yang menemukan dugaan pungutan liar atau penipuan berkedok bansos dapat melapor ke Kementerian Sosial melalui call center 1500-299 atau ke kantor dinas sosial terdekat. Pendaftaran penerima bansos tidak dipungut biaya apa pun.
