SULAWESI BARAT — Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan rata-rata dividen BUMN yang biasa diterima pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Purbaya mencontohkan, pada tahun-tahun sebelumnya penerimaan negara dari dividen hanya berkisar Rp 90 triliun. Artinya, ada tambahan sekitar Rp 30 triliun yang masuk ke kas negara melalui skema baru ini.
"Kalau tahun-tahun sebelumnya saya cuma dapat Rp 90 triliun dari dividen. Kalau dikasih Rp 120 triliun kan bagus meningkat. Saya nggak rugi, pemerintah nggak rugi, pendapatan nggak rugi, malah nambah," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dana Cadangan untuk Perkuat APBN
Purbaya menjelaskan, dana sebesar Rp 120 triliun tersebut tidak serta-merta digunakan untuk belanja negara. Pemerintah memilih menempatkannya sebagai cadangan fiskal agar APBN 2026 semakin kokoh menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
"Untuk cadangan dulu, supaya anggaran kita semakin kuat," katanya.
Dengan tambahan penerimaan ini, pemerintah juga memiliki ruang fiskal yang lebih longgar untuk menjaga defisit APBN 2026 yang ditargetkan sebesar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak yang tidak terduga, dana cadangan ini bisa digunakan tanpa harus mengganggu program prioritas yang sudah dianggarkan.
Kapan Danantara Transfer? Masih Menunggu Waktu
Meski kepastian jumlah sudah final, pemerintah masih menunggu waktu pengiriman dana dari Danantara ke kas negara. Purbaya mengatakan, jadwal transfer sepenuhnya bergantung pada kesiapan manajemen Danantara.
"Sudah dipastikan (kembali ke APBN). Tinggal ditentukan kapan dia mau kirim. (Porsinya) sekitar Rp 120 triliun tahun ini, itu yang diputuskan oleh presiden," jelasnya.
Bagaimana Nasib Setoran Tahun Depan?
Untuk tahun 2027, Purbaya belum bisa memastikan apakah skema serupa akan kembali diterapkan. Keputusan ini, kata dia, sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Namun ia menegaskan, tren peningkatan keuntungan Danantara secara tidak langsung akan selalu menguntungkan fiskal negara.
"Belum (ada pembicaraan tahun depan), ini tergantung kebijakan Pak Presiden. Tapi yang jelas itu kan bagus Danantara keuntungannya meningkat, fiskalnya juga secara nggak langsung diuntungkan," ujarnya.
Langkah ini menjadi babak baru dalam pengelolaan keuangan negara, di mana holding investasi yang menaungi sejumlah BUMN besar seperti Pertamina, PLN, dan MIND ID mulai berkontribusi langsung ke APBN di luar skema dividen konvensional. Para pengamat menilai, setoran ini mencerminkan keberhasilan konsolidasi BUMN yang digagas pemerintah sejak dua tahun terakhir.
