SULAWESI BARAT — Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa usulan memasukkan gula sebagai komponen bantuan pangan belum memasuki tahap pembahasan di tingkat pemerintah. Ia menyebutkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan masih terus dicermati, namun kajian mendalam diperlukan sebelum kebijakan diambil. "Kalau sepanjang itu belum (ada pembahasan), belum kita cermati ya. Karena kan sebenarnya keperluan gula kan juga tidak bisa dianggap dari satu sisi ya," ujarnya di Jakarta, Minggu (14/6).
Petani Tebu Dorong Gula Masuk Paket Bantuan
Dorongan agar gula pasir masuk dalam program bantuan pangan datang dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Mereka menilai langkah ini strategis untuk memperkuat perlindungan petani tebu sekaligus menjaga keseimbangan pasar gula domestik. Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen mengusulkan volume gula dalam setiap paket tidak perlu besar, cukup satu kilogram per paket jika beras yang disalurkan mencapai sepuluh kilogram. "Enggak usah banyak kalau kasih gula, karena kebutuhan gula ini volumenya 10 persen dari kebutuhan beras," kata Soemitro usai pembukaan Rapat Kerja Nasional APTRI di Jakarta, Senin (25/5).
Pemerintah Hargai Masukan, Butuh Kajian Komprehensif
Hanif Faisol menyampaikan bahwa pemerintah menghargai setiap masukan dari kalangan petani dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pangan yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan mengenai penambahan komoditas dalam bantuan pangan harus dilakukan secara hati-hati. "Nah, ini kalau terkait dengan konteks kemandirian pangan ya pastinya itu menjadi hal yang penting. Tapi dalam (hal gula masuk pada komponen) bantuan pangannya, sepertinya belum (ada pembahasan)," kata Hanif.
Bantuan Pangan Eksisting: Beras dan Minyak Goreng
Saat ini, pemerintah melalui Perum Bulog tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program stimulus ekonomi tersebut dialokasikan untuk periode Februari-Maret 2026 dengan rincian setiap keluarga penerima memperoleh 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng. Bulog terus menggencarkan distribusi bantuan ini agar mencapai target yang telah ditetapkan. Hanif menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang dialog dan kajian terhadap berbagai usulan strategis guna memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
