MAMUJU — Dua kabupaten di Sulawesi Barat, yakni Mamuju dan Pasangkayu, menjadi perhatian serius Gubernur Sulbar Suhardi Duka lantaran realisasi fisik program bantuan rumah swadaya (BSPS) masih nol. Padahal, total kuota yang diberikan pemerintah pusat untuk provinsi itu mencapai 5.250 unit pada 2026.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Suhardi mengungkapkan alokasi bantuan senilai Rp20 juta per unit itu terbagi untuk enam kabupaten. Majene mendapat jatah 1.014 unit, Mamuju Tengah 1.050 unit, Polewali Mandar 1.003 unit, Mamasa 706 unit, Mamuju 777 unit, dan Pasangkayu 700 unit.
Realisasi Baru Seperempat dari Kuota Awal
Dari total kuota awal 4.000 unit yang kemudian bertambah 1.250 unit, capaian fisik di lapangan baru sekitar 1.090 unit. Angka ini masih jauh dari target penyelesaian yang diharapkan, terlebih dua daerah belum bergerak sama sekali.
"Ini saya lihat bahwa masing-masing kabupaten belum bisa menyelesaikan. Utamanya Mamuju, Pasangkayu masih nol. Saya minta ini menjadi perhatian kita," tegas Suhardi di hadapan para kepala daerah dan dinas terkait.
Penyebab Realisasi Tersendat: Calon Penerima Gagal Verifikasi
Kepala BP3KP Sulawesi II, Recky Walter Lahope, menjelaskan bahwa seluruh daerah sebenarnya telah memperoleh kuota verifikasi atau invert. Namun, tidak semua calon penerima dinyatakan lolos dalam proses verifikasi administrasi maupun teknis di lapangan.
Ia merinci kuota verifikasi yang telah diterbitkan, antara lain Majene 1.008 unit, Mamasa 863 unit, Mamuju Tengah 903 unit, Polewali Mandar 1.124 unit, Pasangkayu 617 unit, dan Mamuju 680 unit. Selisih antara kuota dan angka verifikasi ini yang kemudian menghambat proses pencairan dan pengerjaan fisik.
Recky meminta pemerintah daerah segera mengusulkan calon pengganti bagi penerima yang tidak memenuhi syarat. "Ini yang perlu untuk secepatnya dari pemerintah daerah untuk melakukan pengusulan kembali untuk calon pengganti walaupun ada yang tidak lolos verifikasi," jelasnya.
Target Tambahan 1.250 Unit Selesai 15 Agustus 2026
Kepala Disperkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, menambahkan bahwa lebih dari 2.000 unit telah mendapat persetujuan Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal. Adapun target penyelesaian untuk tambahan 1.250 unit dipatok pada 15 Agustus 2026.
"Alokasinya sebenarnya sudah terpenuhi. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan pelaksanaan di lapangan. Karena itu Pak Gubernur memimpin langsung rapat dan meminta dukungan penuh pemerintah kabupaten," katanya.
Kinerja 2026 Jadi Penentu Kuota BSPS Tahun Depan
Maddareski menegaskan bahwa capaian BSPS tahun ini akan menjadi indikator penting bagi pemerintah pusat dalam menentukan besaran kuota bantuan tahun berikutnya. Secara nasional, pemerintah menargetkan 400 ribu unit BSPS pada 2026, dan proyeksi untuk tahun depan meningkat drastis hingga 2 juta unit.
"Ini menjadi barometer untuk bantuan tahun berikutnya. Kalau misalnya kita penuhi, pasti kan menjadi catatan dari pemerintah pusat melalui Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Pemukiman)," ujarnya.
Data pemerintah mencatat jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Sulawesi Barat masih mencapai sekitar 97 ribu unit. Sementara itu, data by name by address (BNBA) yang telah teridentifikasi baru sekitar 12.729 rumah, dan backlog kebutuhan rumah di provinsi ini tercatat sekitar 13.674 unit.
