SULAWESI BARAT — Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajaran BGN berani menghadapi persoalan di lapangan, bukan justru menghindar. Sudaryono menegaskan seluruh pejabat struktural kini memiliki dua peran sekaligus: menjalankan tugas pokok di kantor dan mengawasi wilayah yang ditugaskan.
"Dapur itu kan nggak ada di gedung ini. Dapur itu ada di daerah-daerah. Jadi kami telah membagi eselon 1, eselon 2 dan di bawahnya, membagi habis provinsi dan membagi habis kabupaten," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/8).
Peta Pengawasan Baru: Provinsi dan Kabupaten Dibagi Habis
Pejabat eselon I akan bertanggung jawab atas sejumlah provinsi, sementara eselon II mengampu kabupaten-kabupaten di bawah koordinasi mereka. Sudaryono menilai pengawasan dari kantor pusat saja tidak lagi memadai karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di berbagai daerah.
Selain pengawasan manual, BGN tengah membangun sistem kontrol berbasis teknologi. Seluruh dapur MBG akan dipasangi kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi langsung dengan kantor pusat. Sistem ini dirancang agar pemantauan bisa dilakukan berlapis, mulai dari koordinator kecamatan hingga tingkat provinsi.
Logbook Digital Wajib: Dari Bahan Mentah hingga Ompreng Tiba di Sekolah
Sambil menunggu integrasi CCTV selesai, BGN mewajibkan semua SPPG menggunakan sistem pencatatan digital (logbook) yang merekam setiap tahapan produksi makanan. Sudaryono menjelaskan sistem ini mencatat secara rinci waktu kedatangan bahan baku, proses memasak, pendinginan, pengemasan, hingga waktu makanan diterima di sekolah.
"Di sistem kita ini sudah kita wajibkan semua harus ada log-nya. Mulai beli, mulai datang, dagingnya dimasak, matang jam berapa, didinginkan berapa menit, dimasukkan ompreng, dikirim, diterima di sekolah, itu ada log-nya. Sehingga setiap ada kejadian kita bisa lihat semua," jelasnya.
Prabowo Minta BGN Tak Lari dari Masalah
Perombakan tata kelola ini lahir dari instruksi langsung Presiden saat menunjuk Sudaryono memimpin BGN. Arahan tersebut menekankan pentingnya efisiensi dan kecepatan dalam menyelesaikan persoalan di lembaga yang mengelola program gizi nasional tersebut.
"Pak Presiden satu arahan. You have to run into the
