MAMUJU — Sinergi antara pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan milik TNI menjadi sorotan utama dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (4/8/2026). Kepala DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, turut hadir mendampingi Gubernur bersama jajaran terkait untuk membahas masa depan layanan kesehatan di provinsi tersebut.
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Sejumlah isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari penguatan koordinasi layanan kesehatan, peningkatan akses pelayanan rujukan, hingga kerja sama lintas sektor. Tujuannya jelas: membangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi di Sulawesi Barat.
Kolaborasi Sipil-TNI Jadi Kunci Transformasi Kesehatan
dr. Nursyamsi Rahim menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dengan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit milik TNI, merupakan langkah strategis. Langkah ini dinilai krusial untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan bagi seluruh masyarakat Sulbar.
“Sinergi antar seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses, bermutu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung transformasi sistem kesehatan di Sulawesi Barat,” ujar dr. Nursyamsi dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Dukungan Nyata untuk Program Panca Daya Gubernur
Audiensi ini memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar koordinasi rutin. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap Panca Daya ke-3 Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yakni Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter.
Penguatan layanan kesehatan yang berkualitas dan kolaboratif dipandang sebagai fondasi utama untuk mewujudkan Visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”. Dengan melibatkan rumah sakit TNI, jangkauan layanan kesehatan diharapkan semakin luas, terutama bagi masyarakat di daerah yang membutuhkan akses rujukan cepat.
Apa Dampaknya bagi Pasien di Sulbar?
Ke depannya, masyarakat Sulawesi Barat diharapkan merasakan dampak langsung dari penguatan koordinasi ini. Proses rujukan pasien antar-fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun TNI, diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien.
Kerja sama lintas sektor ini juga membuka peluang peningkatan kapasitas tenaga medis dan berbagi sumber daya. Hal ini sejalan dengan kebutuhan mendesak akan layanan kesehatan yang responsif di tengah tantangan geografis Sulawesi Barat.
Pemerintah Provinsi melalui DKPPKB berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil audiensi ini dengan langkah-langkah konkret di lapangan, memastikan kolaborasi ini tidak berhenti pada tataran wacana.
