SULAWESI BARAT — Nilai ekspor gas alam Indonesia sepanjang Januari—Agustus 2026 menembus US$4,28 miliar, dengan Jepang dan China bertengger sebagai pembeli teratas. Di tengah angka itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan mengevaluasi hingga menghentikan pasokan ke negara mitra yang dinilai tidak kooperatif terhadap kedaulatan Indonesia.
Badan Pusat Statistik mencatat Jepang dan China berada di posisi dua teratas sebagai pembeli gas bumi nasional terbesar. Keduanya menempel kuat pada kontrak jangka panjang yang sudah berjalan dengan pemasok dalam negeri.
Data itu muncul di tengah wacana peninjauan ulang kontrak ekspor yang dilontarkan pemerintah. Bahlil, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, menyatakan pasokan gas akan disasar ke negara mitra yang memandang sebelah mata kedaulatan serta tidak menghargai hubungan diplomasi dengan Indonesia.
Berdasarkan laporan resmi BPS mengenai Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia, pasar gas bumi nasional masih terkonsentrasi pada lima negara mitra utama. Jepang dan China memimpin, disusul sejumlah pembeli tradisional lain yang kontraknya sudah berjalan bertahun-tahun.
Bahlil menilai sebagian negara mitra tidak menunjukkan sikap kooperatif dalam hubungan dagang maupun diplomasi. Pemerintah memakai instrumen pasokan gas sebagai alat tekan, bukan sekadar komoditas dagang biasa.
Pernyataan Bahlil menandai pergeseran nada kebijakan energi. Selama ini gas bumi diperlakukan sebagai komoditas ekspor andalan penghasil devisa, dengan prioritas pasar luar negeri yang sudah terikat kontrak panjang.
Keterikatan kontrak jangka panjang dengan Jepang dan China menjadi titik rawan. Penghentian pasokan tidak bisa dilakukan sepihak tanpa konsekuensi hukum dagang internasional.
Kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan pemasok gas dalam negeri menghadapi ketidakpastian baru. Bila evaluasi kontrak berujung pada pengurangan volume ekspor, produsen perlu mencari penyerap alternatif di pasar domestik.
Sektor pengguna gas dalam negeri, seperti pupuk, petrokimia, dan pembangkit listrik, berpotensi mendapat pasokan tambahan bila sebagian volume ekspor dialihkan. Namun penyerapan itu bergantung pada kapasitas infrastruktur pipa dan terminal LNG yang tersedia.
Bagi investor di saham sektor energi, sinyal kebijakan ini perlu dicermati. Emiten gas yang pendapatannya bergantung pada kontrak ekspor jangka panjang akan paling terpapar bila pemerintah benar-benar memangkas pasokan ke negara mitra tertentu.
Pemerintah belum memerinci negara mana yang masuk kategori tidak kooperatif maupun jadwal evaluasi kontrak. Bahlil hanya menegaskan langkah tegas akan diambil terhadap mitra yang tidak menghargai hubungan diplomasi dengan Indonesia.
BPS mencatat angka ekspor gas Januari—Agustus 2026 sebagai basis data terbaru. Nilai US$4,28 miliar itu menjadi pembanding ketika kebijakan peninjauan kontrak mulai dijalankan.