MAMUJU — Kualitas udara di sejumlah daerah Sulawesi Barat memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat merespons kondisi itu dengan menerbitkan surat imbauan resmi tertanggal 12 Oktober 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kepala sekolah jenjang SMA, SMK, hingga SLB di wilayah Sulawesi Barat. Isinya meminta setiap sekolah memantau kualitas udara di lingkungan masing-masing secara intensif sebelum menentukan metode pembelajaran.
PJJ Tidak Diterapkan Otomatis, Wajib Lapor ke Dinas Pendidikan
Kepala Dikbud Sulbar Muhammad Nehru Sagena menegaskan pengalihan ke pembelajaran jarak jauh bukan kebijakan seragam yang berlaku di semua sekolah. Setiap satuan pendidikan harus melaporkan rencana penerapan PJJ lebih dulu.
"Pengalihan metode belajar ini tidak dilakukan secara otomatis. Setiap sekolah wajib melaporkan dan mengoordinasikan rencana penerapan PJJ mereka dengan Dinas Pendidikan atau pengawas sekolah setempat sebelum benar-benar menerapkannya," ujar Nehru dalam keterangan resminya.
Prosedur koordinasi itu berlaku agar keputusan belajar dari rumah tidak diambil serampangan. Sekolah diminta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi kualitas udara terkini di wilayahnya masing-masing.
Masker Wajib hingga Pembatasan Kegiatan Luar Ruangan
Bagi sekolah di zona terdampak asap dengan intensitas ringan hingga sedang, Dikbud Sulbar menginstruksikan sejumlah penyesuaian. Seluruh siswa dan staf pengajar wajib memakai masker selama beraktivitas di lingkungan sekolah.
Kegiatan fisik di luar ruangan seperti pelajaran olahraga dan upacara bendera harus dibatasi. Jika kualitas udara dinilai tidak memungkinkan, kegiatan tersebut ditiadakan sepenuhnya.
Sekolah juga diminta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai. Warga sekolah diingatkan menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama periode polusi udara berlangsung.
Sekolah di Wilayah Aman Tetap Tatap Muka, Diminta Waspada
Sekolah yang berada di wilayah relatif aman dan tidak terkena dampak langsung asap karhutla tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Meski demikian, mereka diminta tidak lengah terhadap perubahan kondisi udara yang bisa berlangsung cepat.
Kepala sekolah di seluruh wilayah Sulawesi Barat juga diarahkan proaktif melaporkan perkembangan kondisi lingkungan sekolah. Laporan langkah penanganan yang telah diambil harus disampaikan berkala kepada pengawas pembina atau langsung ke Dinas Pendidikan.
Pelaporan berkala itu bertujuan memastikan penanganan krisis asap berjalan efektif dan terintegrasi. Prioritas utama kebijakan ini adalah keselamatan jiwa peserta didik dan guru dari risiko gangguan pernapasan akibat paparan asap.
