SULAWESI BARAT — Badan Pangan Nasional mempercepat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan ke wilayah zona 2 dan zona 3 menyusul kenaikan harga beras premium dan medium di kedua kawasan itu. Langkah ini diambil karena harga di zona 1 masih relatif aman, sehingga intervensi difokuskan ke daerah yang tekanannya paling kuat. Per 5 November, rata-rata harga beras nasional tercatat Rp16.214 per kg untuk premium dan Rp13.715 per kg untuk medium.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan meminta jajaran daerah bergerak cepat mengantisipasi gejolak harga. Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan Polri di 38 provinsi diinstruksikan bersinergi dengan Perum Bulog untuk memperlancar distribusi beras SPHP dan bantuan pangan beras dari alokasi pemerintah.
Permintaan itu muncul setelah pemantauan Bapanas menunjukkan kenaikan harga beras premium dan medium terjadi merata di zona 2 dan zona 3. Di zona 1, kondisi harga dinilai masih terkendali.
Peta Zonasi Harga Beras Bapanas
Bapanas membagi wilayah pengawasan pangan menjadi tiga zona. Zona 1 mencakup Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Zona 2 meliputi Sumatra selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan. Adapun zona 3 adalah Maluku dan Papua.
Pembagian ini menjelaskan mengapa penyaluran SPHP dipacu di dua zona terakhir. Wilayah dengan biaya logistik tinggi dan pasokan lebih tipis biasanya paling cepat merespons gejolak harga di pasar induk.
Realisasi SPHP dan Bantuan Pangan Beras
Penugasan SPHP dari Bapanas berjalan dalam beberapa tahap. Penugasan Tahap I sebesar 828 ribu ton yang dimulai Maret 2026 telah tuntas 100 persen disalurkan Bulog pada minggu keempat September 2026.
Penugasan tambahan 200 ribu ton yang dijadwalkan akhir September dan pertengahan Oktober baru menembus 155,3 ribu ton hingga 5 November, atau 77,6 persen dari target. Sisa volume menjadi pekerjaan rumah Bulog dalam hitungan pekan terakhir tahun.
Untuk bantuan pangan beras, pemerintah memutuskan melanjutkan program pada triwulan IV 2026. Bulog ditargetkan mulai menyalurkan bantuan pada November, dengan sasaran rumah tangga penerima manfaat yang sama seperti tahap sebelumnya.
Stok CBP Ditopang 3,8 Juta Ton
Pemerintah menilai ruang intervensi masih lebar karena cadangan beras pemerintah di Bulog diproyeksikan menyentuh 3,8 juta ton hingga akhir 2026. Angka itu menjadi bantalan utama agar penyaluran SPHP dan bantuan pangan tidak kehabisan pasokan di tengah lonjakan permintaan akhir tahun.
Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan persediaan pangan nasional dalam posisi aman. Menurut dia, tekanan global memang meningkat, tetapi stok beras domestik berada di level tertinggi sepanjang sejarah.
"Beras harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini siaga waspada, namun Indonesia insya Allah aman. Pangan kita kuat, apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah," kata Amran.
Ia menyebut arahan Presiden Prabowo agar stok pemerintah disalurkan untuk kepentingan masyarakat lewat SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya. Instruksi itu yang kini dieksekusi Bapanas bersama Bulog di lapangan.
Yang Perlu Dicermati ke Depan
Bagi konsumen di zona 2 dan zona 3, kecepatan distribusi menentukan apakah harga eceran kembali mendekati level normal sebelum akhir tahun. Bagi Bulog, tantangannya ada pada kapasitas angkut dan titik serap di daerah terpencil, tempat biaya logistik paling menggerus efektivitas intervensi.
Posisi stok 3,8 juta ton memberi ruang gerak yang jauh lebih longgar dibanding periode kekurangan pasokan sebelumnya. Namun keberhasilan program tetap bergantung pada seberapa cepat beras SPHP sampai ke pasar dan pengecer di wilayah yang harganya sedang naik.
