MAMUJU — Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2026 yang dirilis BPS menempatkan Sulawesi Barat di puncak daftar provinsi dengan kepemilikan aset tanah tertinggi. Survei menjangkau 356.000 sampel rumah tangga di 514 kabupaten/kota pada 38 provinsi.
Selisih Sulawesi Barat dengan peringkat kedua, Maluku Utara, hanya 0,53 poin persentase. Maluku Utara mencatat 89,74 persen rumah tangga pemilik lahan.
Peta 10 Provinsi dengan Kepemilikan Lahan Tertinggi
Sebaran provinsi dengan proporsi kepemilikan lahan terbesar tidak merata. Empat provinsi berada di Sumatra dan kepulauan, tiga di Sulawesi, dua di Kalimantan, dan satu di Maluku.
- Sulawesi Barat: 90,27 persen
- Maluku Utara: 89,74 persen
- Kalimantan Barat: 89,18 persen
- Sulawesi Tenggara: 89,03 persen
- Bengkulu: 88,66 persen
- Bangka Belitung: 86,52 persen
- Sulawesi Tengah: 86,32 persen
- Lampung: 85,82 persen
- Jambi: 85,12 persen
- Kalimantan Tengah: 84,57 persen
Mengapa Sulawesi Barat Memuncaki Daftar
BPS menyebut dominasi sektor pertanian dan perkebunan sebagai faktor utama. Tingginya kepemilikan tanah warisan keluarga di wilayah pedesaan turut memperkuat angka itu.
Pola serupa terlihat di Sulawesi Tenggara yang menempati posisi keempat. Sektor pertanian, perkebunan, dan pemukiman mandiri yang masif mendorong proporsi kepemilikan lahan di sana.
Di Bengkulu, basis ekonomi perkebunan kopi dan sawit membuat lahan pertanian maupun pekarangan rumah menjadi aset wajib bagi mayoritas rumah tangga. Sementara di Bangka Belitung, kepemilikan lahan erat kaitannya dengan mata pencaharian di sektor perkebunan sawit.
Lahan sebagai Simpanan Turun-temurun
Bagi mayoritas keluarga di Indonesia, tanah berfungsi sebagai simpanan nilai yang paling aman. Aset itu terus dijaga untuk diwariskan ke generasi berikutnya.
Angka kepemilikan lahan nasional yang mencapai 75,80 persen hampir menyamai proporsi kepemilikan sepeda motor. Sepeda motor selama ini dikenal sebagai kendaraan paling umum dimiliki masyarakat Indonesia.
Mengapa Tidak Ada Provinsi Jawa di 10 Besar
Absennya wilayah Pulau Jawa dari daftar menunjukkan pola berbeda. Tingginya komersialisasi dan alih fungsi lahan disebut menjadi salah satu penyebabnya.
Lahan yang semula milik keluarga atau kawasan agraris banyak beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan komersial, pusat bisnis, hingga infrastruktur jalan tol. Kondisi berbeda terjadi di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra yang lahannya masih aktif menopang aktivitas ekonomi seperti perkebunan.
