SULAWESI BARAT — Kementerian ESDM mempertimbangkan kondisi stok nikel di London Metal Exchange dan Shanghai yang surplus sekitar 750.000 ton sebelum menetapkan kuota produksi nikel 2027. Penetapan kuota mesti menjaga kebutuhan smelter dalam negeri tanpa memperbesar kelebihan pasokan dunia. Produksi nikel 2026 sendiri ditetapkan di kisaran 290–300 juta ton.
Jakarta — Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pihaknya masih mengevaluasi kondisi pasar sebelum memutuskan tingkat produksi nikel untuk tahun depan. Salah satu variabel yang masuk hitungan adalah persediaan nikel di London Metal Exchange dan Shanghai yang saat ini kelebihan sekitar 750.000 ton.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat internal kementerian. Pemerintah tidak ingin kuota produksi yang ditetapkan justru menambah tumpukan stok yang sudah ada di pasar global.
Stok Global Jadi Alarm Produksi
Tri menjelaskan, kelebihan pasokan di dua bursa logam utama dunia itu menjadi peringatan agar Indonesia tidak membanjiri pasar dengan tambahan volume. Penetapan kuota, katanya, harus mempertimbangkan dua sisi sekaligus: kebutuhan smelter di dalam negeri dan kondisi permintaan-pasokan global.
"Kemarin untuk nikel itu kan ada pembahasan yang terkait dengan stok yang ada di LME dan Shanghai. Nah itu kan over sekitar 750 ribu ton. Nah itu juga musti kita exercise, jangan sampai nanti produksi kita jadi menambah lagi overnya itu," kata Tri saat ditemui di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (29/10/2026) sore.
Pernyataan itu disampaikan seusai rapat di lingkungan kementerian. Tri menegaskan, pemerintah belum menetapkan angka kuota untuk 2027 karena masih membutuhkan waktu mengevaluasi dinamika pasar.
Produksi 2026 di Kisaran 290–300 Juta Ton
Sebagai pembanding, pemerintah menetapkan produksi nikel 2026 mencapai sekitar 300 juta ton. Angka itu menjadi acuan awal sebelum kuota tahun berikutnya diputuskan.
"Totalnya antara 290–300 lah, 300-an lah," ujar Tri.
Besaran kuota 2027 belum diumumkan. Pemerintah menyebut angka final akan keluar setelah evaluasi pasar selesai, termasuk mempertimbangkan serapan smelter dalam negeri yang selama ini menjadi penopang hilirisasi nikel.
Dampak ke Smelter dan Hilirisasi
Kebijakan kuota produksi menyentuh langsung operasional smelter nikel di dalam negeri, terutama di Sulawesi dan Maluku yang menjadi pusat pengolahan bijih. Smelter membutuhkan pasokan bijih yang stabil agar kapasitas produksi tidak menganggur.
Di sisi lain, produsen nikel nasional perlu menjaga daya saing di pasar ekspor. Jika pasokan global sudah berlebih, tambahan volume dari Indonesia berpotensi menekan harga dan memperkecil margin pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah memilih menyeimbangkan dua kepentingan: memastikan smelter mendapat bahan baku cukup, sekaligus menghindari lonjakan pasokan yang merugikan harga dunia.
Menunggu Angka Final Kuota 2027
Tri menegaskan, formula kuota akan dirumuskan agar produksi berjalan optimal. Pemerintah belum memerinci apakah kuota 2027 akan lebih tinggi atau lebih rendah dibanding tahun ini.
"Jadi bagaimana yang optimal bukan hanya untuk sesuai dengan kebutuhan smelter kita, tetapi juga globalnya seperti apa," ujarnya.
Keputusan akhir bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh terhadap stok LME dan Shanghai, permintaan smelter domestik, serta proyeksi konsumsi nikel dunia. Pemerintah menyiratkan angka kuota baru akan diumumkan setelah proses itu rampung.
Bagi industri, kepastian kuota menjadi sinyal penting untuk perencanaan pasokan dan investasi smelter. Bagi pasar global, arah kebijakan Indonesia—pemasok nikel terbesar dunia—akan ikut menentukan pergerakan harga logam tersebut sepanjang 2027.
