SULAWESI BARAT — Data Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menempatkan Matematika sebagai mata pelajaran dengan capaian terendah. Pada jenjang SMP/MTs, rerata nilai Matematika bahkan hanya 40,34, sementara Bahasa Indonesia di angka 60,83. Ketimpangan ini, menurut Novan, tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
Bukan Soal Kurikulum, Tapi Ketersediaan Guru
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa materi dasar Matematika dan Bahasa telah diajarkan secara konsisten selama puluhan tahun. "Saya pikir bukan soal kurikulum. Matematika dan bahasa itu pelajaran mendasar yang dari dulu diajarkan. Yang perlu dicari adalah faktor lain yang menyebabkan capaian siswa menurun," ujarnya di Samarinda, Jumat (5/6).
Menurut Novan, faktor utama yang patut dicurigai adalah krisis tenaga pendidik. Ia menyebutkan bahwa Samarinda saat ini masih kekurangan lebih dari 500 guru, dan angka itu diproyeksikan membengkak menjadi lebih dari 700 orang pada akhir tahun. "Tambahan dari jalur CPNS hanya sekitar 260 orang. Tidak sebanding dengan kebutuhan," ungkapnya.
Guru Lepas dan Dana BOS Jadi Tumpuan
Kekurangan guru memaksa sekolah-sekolah di daerah untuk merekrut tenaga lepas yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional maupun BOS Daerah. Novan menyoroti dampak kondisi ini terhadap kualitas pembelajaran. "Hari ini sekolah banyak merekrut guru lepas. Tapi bicara kompetensi tentu perlu perhatian juga, karena mereka digaji dengan keterbatasan yang ada," katanya.
Ia menambahkan bahwa praktik ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan dan efektivitas proses belajar mengajar, terutama pada mata pelajaran fundamental seperti Matematika yang membutuhkan pengajaran intensif dan terstruktur.
Benturan Regulasi Pusat dan Kebutuhan Daerah
Novan menyoroti dilema yang kerap dihadapi pemerintah daerah. Di satu sisi, daerah dituntut meningkatkan kualitas pendidikan dan menjalankan berbagai kebijakan dari pusat. Di sisi lain, regulasi yang ada justru membatasi pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar. "Kita di daerah sering terkendala regulasi dari pusat. Di satu sisi dituntut meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi di sisi lain kebutuhan guru juga belum sepenuhnya bisa dipenuhi. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat," tegasnya.
Politikus itu mendesak agar Kemendikdasmen tidak hanya berhenti pada publikasi data statistik, tetapi segera merumuskan solusi konkret. Menurutnya, evaluasi nasional harus mencakup pemetaan kebutuhan guru secara riil di setiap daerah dan relaksasi regulasi rekrutmen tenaga pendidik agar daerah memiliki fleksibilitas dalam mengisi kekosongan.
