MAMUJU — Sulawesi Barat berhasil menembus jajaran 10 besar provinsi dengan tingkat penginputan data Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri per 31 Maret 2026, capaian input data di provinsi ini mencapai 62,19 persen.
Angka itu menempatkan Sulbar di posisi kesembilan nasional, mengungguli provinsi besar seperti Jawa Tengah (61,73 persen), Jawa Timur (55,87 persen), dan Jawa Barat (50,31 persen). Rata-rata nasional sendiri hanya 34,50 persen.
186 Desa dan Kelurahan Masuk Kategori Cepat Berkembang
Dari hasil evaluasi yang telah diinput, sebanyak 186 desa dan kelurahan di Sulawesi Barat masuk kategori Cepat Berkembang, atau sekitar 32,35 persen dari total wilayah. Sementara itu, 190 desa dan kelurahan (33,04 persen) masuk kategori Berkembang.
Artinya, hampir dua pertiga desa dan kelurahan yang telah melakukan input data di Sulbar berada pada level perkembangan positif. Adapun desa dan kelurahan yang masih masuk kategori Kurang Berkembang tercatat sebanyak 27 wilayah, atau 4,70 persen.
Bantuan Keuangan Khusus Jadi Pemicu Utama
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar, Darmawati, mengungkapkan bahwa capaian ini tidak lepas dari kebijakan Gubernur Suhardi Duka. Salah satu faktor pendorong utama adalah keterkaitan input data Epdeskel dengan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Salah satu indikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa adalah desa harus melakukan input data. Ini menjadi pemicu semangat desa-desa di Sulbar untuk segera memperbarui datanya,” ujar Darmawati.
Peluang Ikut Seleksi Desa Berprestasi Nasional
Darmawati menambahkan, desa dan kelurahan yang masuk kategori Cepat Berkembang maupun Berkembang berpeluang mengikuti seleksi Desa dan Kelurahan Berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Hal ini menjadi insentif tambahan bagi pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas data dan tata kelola.
Meski demikian, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Partisipasi penginputan data dari kelurahan hingga kini masih rendah, dan pembinaan terhadap 27 desa kategori Kurang Berkembang akan terus dilakukan.
“Kita perlu meningkatkan partisipasi dalam pengisian data Epdeskel, terutama untuk kelurahan dan desa-desa yang masih kurang berkembang. Data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran,” katanya.
Posisi Sulbar di Peta Nasional
Dalam daftar 10 provinsi dengan tingkat input data Epdeskel tertinggi tahun 2026, Sulawesi Barat berada di urutan kesembilan. Peringkat pertama ditempati DKI Jakarta dengan capaian 100 persen, disusul Kepulauan Bangka Belitung (97,71 persen), DI Yogyakarta (92,47 persen), Banten (91,17 persen), dan Bali (90,78 persen).
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan merupakan instrumen pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan desa dari aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Hasil evaluasi tahun 2026 ini tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026.
