MAMUJU — Instruksi itu disampaikan Suhardi saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (2/6/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran pimpinan OPD, perwakilan BKKBN, BPS, Baznas, dan pelaku usaha swasta.
Mengapa Data Tunggal BPS dan BKKBN Jadi Kunci?
Suhardi menegaskan bahwa akurasi data menjadi faktor paling krusial agar bantuan sosial dan alokasi anggaran tidak salah sasaran. Selama ini, perbedaan data antar-instansi kerap menyebabkan keluarga prasejahtera yang benar-benar membutuhkan justru tidak tersentuh program.
“Kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Semua kita bekerja berdasarkan data dari BPS, kemudian dari BKKBN,” ujar Suhardi usai memimpin rapat.
Hasil 2025: Angka Kemiskinan dan Stunting Turun Signifikan
Pemprov Sulbar mengklaim intervensi yang dilakukan sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil positif. Gubernur menyebut tren penurunan terjadi pada dua indikator utama sekaligus: angka kemiskinan dan prevalensi stunting.
“Hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” kata dia.
Rapor hijau ini menjadi dasar bagi Pemprov untuk mengadopsi program Pastipadu dalam jangka panjang dengan skala intervensi yang lebih masif.
Sinergi Lintas Sektor: Dari Baznas hingga Swasta
Rapat koordinasi tidak hanya diisi paparan roadmap dari OPD. Baznas dan sektor swasta menyatakan komitmen untuk menyokong pembiayaan alternatif di luar APBD. Langkah ini dinilai penting mengingat anggaran daerah kerap terbatas untuk menjangkau seluruh sasaran.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” tegas Suhardi.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pemprov Sulbar akan memulai tahun anggaran 2026 dengan pemutakhiran data sasaran dari BPS dan BKKBN. Seluruh OPD diwajibkan menyelaraskan program kerja masing-masing agar intervensi dari hulu ke hilir tidak tumpang tindih. Fokus utama tetap pada pemenuhan gizi spesifik dan pemberdayaan ekonomi lokal bagi keluarga prasejahtera.
