MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai acuan tunggal penyaluran bantuan. Langkah ini memastikan alokasi anggaran dan bansos tepat sasaran ke keluarga prasejahtera.
Program Pastipadu Diklaim Tekan Angka Kemiskinan dan Stunting
Dalam rapat koordinasi di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Suhardi memaparkan hasil evaluasi program sepanjang tahun 2025. Ia mengklaim intervensi selama setahun terakhir berhasil menekan grafik kemiskinan sekaligus menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.
“Hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” ujar Suhardi usai memimpin rapat.
Rakor ini dihadiri jajaran pimpinan OPD Sulbar, perwakilan BKKBN, BPS, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga pelaku usaha swasta. Mereka memaparkan roadmap penanganan kemiskinan, mulai dari pemenuhan gizi spesifik hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Baznas dan Swasta Siap Sokong Pembiayaan di Luar APBD
Sektor swasta dan Baznas berkomitmen menyokong pembiayaan alternatif demi menyukseskan program prioritas ini. Suhardi menekankan kolaborasi antara pemprov, pemkab, Baznas, dan pelaku usaha akan terus diperkuat.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” kata Suhardi.
Data Tunggal Jadi Kunci agar Bantuan Tepat Sasaran
Agar tidak ada bantuan salah sasaran, Gubernur meminta seluruh jajarannya berpegang pada single data dari BPS dan BKKBN. Akurasi data menjadi krusial untuk memastikan setiap rupiah APBD benar-benar dinikmati warga yang membutuhkan.
“Kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan. Semua kita bekerja berdasarkan data dari BPS, kemudian dari BKKBN. Dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi,” ucap Suhardi Duka.
Pemprov Sulbar memastikan program Pastipadu akan diadopsi jangka panjang dengan skala intervensi lebih masif dan terukur pada tahun-tahun mendatang.
