MAMUJU — Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa penanganan stunting selama ini terkendala oleh ego sektoral dalam pengelolaan data. Masing-masing instansi memiliki basis data sendiri yang tidak saling terhubung, sehingga pemetaan sebaran stunting di lapangan tidak presisi.
“Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dengan data masing-masing,” ujar Ridwan kepada media di Mamuju, Selasa, 2 Juni 2026.
Empat Sistem Data Disatukan dalam Satu Platform
Pemprov Sulbar kini mematangkan integrasi data lintas sektoral untuk mendukung program “Pastipadu 2026”. Sistem yang akan digabung meliputi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), data BKKBN, DTSEN, hingga aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) milik Kementerian Kesehatan.
Melalui satu basis data yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memetakan sebaran stunting secara riil. Data ini akan menjadi fondasi penyusunan konten edukasi, pengembangan dashboard, dan penyediaan aplikasi khusus sebagai instrumen intervensi kebijakan.
120 Media Online Jadi Corong Edukasi ke Pelosok Desa
Selain memperkuat infrastruktur data, strategi penanganan stunting di Sulbar bertumpu pada komunikasi publik yang masif. Sepanjang lima bulan terakhir, DiskominfoSS aktif memproduksi infografis dan konten edukasi kreatif melalui media sosial dan media massa.
Jaringan 120 media online yang tersebar di enam kabupaten dikerahkan untuk membangun narasi bersama yang serentak dan berkelanjutan. Tujuannya, pesan edukasi bisa menjangkau hingga ke pelosok desa.
“Melalui satu data yang terintegrasi, kita tidak hanya bisa mengedukasi publik secara tepat sasaran, tetapi juga benar-benar menjawab apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat saat ini,” tutup Ridwan.
Mengapa Integrasi Data Jadi Kunci?
Selama ini data stunting di Sulbar tercerai-berai di masing-masing dinas. Dinas Kesehatan punya catatan gizi balita, BKKBN punya data keluarga berisiko stunting, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengelola data gender. Tanpa penyatuan, intervensi sering tumpang tindih atau salah sasaran.
Dengan sistem terpadu, Pemprov bisa mengetahui secara persis desa mana yang membutuhkan intervensi gizi, mana yang butuh edukasi, dan mana yang prioritas penanganan. Langkah ini juga menjadi instruksi langsung Gubernur Sulbar untuk menekan angka stunting secara terukur.
