MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, mengingatkan bahwa kemajuan teknologi yang kian masif harus diimbangi dengan penguatan ideologi Pancasila. Ia menyebut momentum Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan untuk mempertebal komitmen kebangsaan di tengah derasnya informasi dan pengaruh budaya asing.
“Saya kira ini adalah suatu momen sejarah, lahirnya ideologi Pancasila. Di mana ideologi ini tidak hanya menjadi pandangan hidup, tapi harus menjadi darah, menjadi semangat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ujar Suhardi Duka kepada awak media usai upacara.
Pancasila Sebagai Filter Regulasi Daerah
Suhardi Duka tak menampik bahwa disrupsi digital membawa tantangan baru yang kompleks bagi kehidupan berbangsa. Namun, ia optimistis dampak buruk dari arus tersebut bisa ditekan jika para pembuat kebijakan serius menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila.
Ia menyitir amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang menekankan pentingnya mitigasi terhadap dampak negatif teknologi. Menurut Suhardi, setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah harus berakar pada keadilan sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar mengadopsi tren global tanpa filter.
“Tadi Kepala Badan Ideologi Pancasila mengingatkan kita bahwa distruksi teknologi harus tetap dijaga. Semua faktor negatifnya bisa kita elakkan bila kita betul-betul bisa menjiwai dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam kebijakan publik,” kata Suhardi Duka.
Apa yang Berubah dari Kebijakan Digital di Sulbar?
Pernyataan Gubernur ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah akan lebih selektif dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Suhardi menegaskan bahwa implementasi Pancasila dalam kebijakan publik adalah tanggung jawab kolektif yang tidak bisa ditawar oleh para penyelenggara negara.
“Saya kira itu sangat benar. Kita semua, seluruh menteri dan kepala daerah, akan melaksanakan itu,” pungkasnya.
Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Sulawesi Barat berlangsung khidmat. Kegiatan ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), personel TNI-Polri, aparatur sipil negara (ASN), serta berbagai elemen masyarakat. Kehadiran lintas sektor itu menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman yang kian teruji oleh derasnya arus informasi digital.
Ke depan, pemerintah provinsi diharapkan tidak hanya mengandalkan seremonial, tetapi juga merumuskan program konkret yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap kebijakan, termasuk di sektor digitalisasi dan pelayanan publik.
