MAMUJU — Pertemuan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dengan jajaran manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi membahas dua hal sekaligus: antrean BBM yang makin panjang dan usulan infrastruktur penyimpanan sendiri di daerah. Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga, Hajrul Malik, menyebut persoalan antrean tidak semata soal ketersediaan pasokan.
Menurut Hajrul, ada perubahan pola konsumsi masyarakat dan pelaku usaha yang ikut menekan permintaan di SPBU. Pertamina dalam pertemuan itu menyampaikan pasokan BBM tidak mengalami pengurangan, bahkan penyaluran BBM bersubsidi meningkat.
Pergeseran Pengguna BBM Industri ke Subsidi
Pertamina memaparkan sebagian pengguna BBM industri berpindah ke BBM bersubsidi. Peralihan itu membuat tekanan permintaan di SPBU semakin besar, meski pasokan tetap.
"Pertamina menjelaskan bahwa pasokan tidak berkurang, bahkan penyaluran BBM subsidi meningkat. Akan tetapi, terjadi peralihan sebagian pengguna BBM industri ke BBM subsidi sehingga tekanan permintaan di SPBU semakin besar," jelas Hajrul.
Dinamika geopolitik dan konflik di Timur Tengah turut memengaruhi sektor energi, termasuk perilaku konsumsi BBM di dalam negeri. Hajrul menilai kondisi itu perlu dibaca sebagai tantangan tata kelola energi dan ketahanan distribusi BBM di daerah, bukan sekadar persoalan antrean kendaraan.
42 SPBU di Sulbar, Termasuk 5 SPBU Nelayan
Data yang disampaikan dalam pertemuan mencatat 42 SPBU beroperasi di Sulawesi Barat, termasuk lima SPBU nelayan yang masih aktif. Jumlah fasilitas itu menjadi salah satu pertimbangan menilai kebutuhan infrastruktur distribusi energi yang lebih memadai.
Dari situ, Suhardi Duka meminta kajian komprehensif soal kemungkinan pembangunan terminal BBM atau depo penyimpanan dan distribusi BBM di Sulawesi Barat. Usulan itu diarahkan pada solusi struktural, bukan hanya penanganan jangka pendek.
"Pak Gubernur meminta Pertamina mengkaji secara serius apakah Sulawesi Barat sudah saatnya memiliki terminal BBM atau depo sendiri. Ini penting karena kebutuhan energi masyarakat terus berkembang, sementara jaringan distribusi harus semakin kuat dan efisien," ungkap Hajrul.
Dampak Langsung ke Nelayan hingga UMKM
Hajrul menegaskan pembangunan terminal BBM tidak boleh hanya dilihat dari aspek investasi. Kepentingan pelayanan publik, kelancaran aktivitas ekonomi, dan ketahanan energi daerah disebut sebagai pertimbangan utama.
"BBM memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ketika distribusinya terganggu, dampaknya dirasakan oleh nelayan, petani, pelaku UMKM, angkutan barang, hingga masyarakat yang membutuhkan mobilitas sehari-hari. Karena itu, Gubernur menginginkan solusi yang berkelanjutan," jelasnya.
Usulan itu masih memerlukan kajian teknis, kelayakan ekonomi, kebutuhan pasokan, serta pertimbangan operasional Pertamina sebelum dibawa ke tingkat korporasi. Suhardi Duka berharap kajian selesai dalam waktu terukur agar Pemprov Sulbar memperoleh kepastian langkah strategis.
"Harapan Pak Gubernur sangat jelas, jangan sampai persoalan antrean BBM terus berulang tanpa penyelesaian mendasar. Sulawesi Barat membutuhkan sistem distribusi energi yang semakin andal, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat," tutup Hajrul Malik.
