SULAWESI BARAT — Indonesia memiliki semua bahan baku untuk menjadi raja kendaraan listrik dunia. Cadangan nikel terbesar, pabrik baterai yang mulai beroperasi, hingga komitmen investasi dari berbagai perusahaan global. Namun di atas kertas, potensi itu belum berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan: dari sekian juta kendaraan yang melintas di jalanan Indonesia, hanya sebagian kecil yang ditenagai listrik.
Faktor pertama yang membuat EV belum "ngegas" adalah harga. Meski pemerintah sudah memberikan insentif pajak, banderol mobil listrik masih berada di kisaran Rp 400 juta hingga Rp 700 juta. Angka itu masih jauh dari daya beli rata-rata masyarakat Indonesia yang mayoritas mencari kendaraan di bawah Rp 200 juta.
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, menilai persoalan ini bukan sekadar soal harga jual. "Ekosistem pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) juga belum merata. Orang takut kehabisan baterai di tengah jalan karena infrastruktur pengisian daya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa," ujarnya dalam diskusi Green Talks by Katadata Green, belum lama ini.
Data menunjukkan jumlah SPKLU di Indonesia masih sangat timpang. Sebagian besar berada di Jabodetabek, Surabaya, dan Bali. Di luar pulau Jawa, pengemudi EV harus merencanakan perjalanan dengan cermat, atau berisiko mogok di tengah perjalanan. Kondisi ini membuat kendaraan listrik belum menjadi pilihan rasional bagi masyarakat di luar kota besar.
Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menambahkan bahwa kesiapan ekosistem dari hulu ke hilir harus menjadi prioritas. "Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada produksi baterai. Hulu sudah kuat, tapi hilir—dari?? (after-sales) hingga tempat charging—masih lemah. Ini yang membuat konsumen ragu," jelasnya.
Meski berat, peluang untuk membangun pasar EV yang kuat di dalam negeri tetap terbuka lebar. Dengan rantai pasok nikel yang terintegrasi, Indonesia memiliki keunggulan biaya produksi yang tidak dimiliki negara lain. Jika pemerintah dan swasta mampu menurunkan harga jual lewat skala produksi massal dan mempercepat pembangunan SPKLU, adopsi EV bisa melonjak dalam 3-5 tahun ke depan.
Diskusi yang dipandu oleh Gita Syahrani itu menyimpulkan bahwa transisi energi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal kepercayaan konsumen. Tanpa infrastruktur yang andal dan harga yang terjangkau, mobil listrik akan tetap menjadi barang eksklusif—bukan solusi transportasi massal. Padahal, potensi Indonesia untuk memimpin industri EV global sudah di depan mata.