MAMUJU — Rapat evaluasi Pastipadu di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, membahas empat persoalan sekaligus: stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak. Junda menilai keempatnya saling berkait sehingga tidak bisa ditangani secara parsial.
Stunting Turun, tapi Cakupan Posyandu Masih Jadi PR
Angka stunting Sulbar tercatat 26 persen berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Sebelumnya, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024 mencatat angka 35 persen.
Meski turun, Junda menyoroti rendahnya kunjungan balita ke posyandu yang baru sekitar 70 persen. Cakupan ini dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pengukuran kondisi stunting di lapangan.
"Artinya, sudah ada penurunan, cuma tadi yang kita evaluasi adalah angka kunjungan balitanya ke Posyandu yang masih rendah yaitu sekitar 70 persen," kata Junda.
Anak Tidak Sekolah Berkurang 15.000, Kemiskinan Turun Tipis
Di sektor pendidikan, jumlah anak tidak sekolah turun dari sekitar 37.000 menjadi 22.000 anak. Pemerintah provinsi membahas upaya mengembalikan anak-anak itu ke bangku sekolah, dengan faktor ekonomi keluarga dan kenakalan remaja sebagai perhatian.
Angka kemiskinan Sulbar juga turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen. Junda menyebut penguatan data bantuan sosial dan dukungan lintas sektor diperlukan agar penanganan kemiskinan lebih tepat sasaran.
Perkawinan Anak Naik jadi 11 Persen
Berbeda dengan indikator lain, angka perkawinan anak meningkat dari 10 persen menjadi 11 persen. Persoalan ini masuk evaluasi karena berkaitan dengan masalah sosial lain yang ditangani melalui Pastipadu.
"Jadi antara stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, kemudian perkawinan anak ini saling berkait, ini merupakan lingkaran yang harus kita menangani, bagaimana cara menanganinya, tidak parsial," ujar Junda.
OPD Diminta Tinggalkan Ego Sektoral
Junda menekankan pesan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar Pastipadu dijalankan dengan pendekatan terpadu. Perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, masyarakat, dan media diharapkan ikut terlibat.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengesampingkan ego sektoral. Ukuran keberhasilan, kata Junda, bukan keberhasilan OPD masing-masing, melainkan kesejahteraan masyarakat.
"Di sini saya menekankan kepada teman-teman, kita menanggalkan ego sektoral bahwa ini adalah program prioritas kita yang untuk mensejahterahkan masyarakat, jangan kita ego bahwa satu-satunya ukuran keberhasilan kita kalau OPD kita berhasil, tidak, bahwa keberhasilan kita kalau kita bisa mensejahterakan masyarakat," tuturnya.
Dashboard Digital Pastipadu Diperkuat
Rapat juga membahas penguatan dashboard digital Pastipadu. Pembenahan data diharapkan membantu pemerintah memantau perkembangan setiap indikator dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan.
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulbar menangani stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak secara terpadu, terutama pada persoalan yang perkembangannya belum sesuai harapan.
