MAMUJU — Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyatakan penilaian menjadi tahapan penting agar lelang barang milik daerah berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Proses itu juga menentukan nilai aset sebelum pemanfaatan dan pemindahtanganan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Survei lapangan berlangsung tujuh hari, 7 hingga 13 Oktober 2026. Objek yang diperiksa tersebar di sejumlah perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar, ditambah bibit sapi di IPTU Beroangin, Polewali Mandar.
Tim Penilai DJKN Turun Langsung ke Lokasi Aset
Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat menugaskan tiga penilai. Tim dipimpin Penilai Pemerintah Ahli Madya Nurjanto, bersama Kepala Seksi Penilaian I Ketut Suprapto dan Penilai Pemerintah Ahli Pertama Aan Romantika.
Mereka mendampingi jajaran BPKAD Sulbar yang dipimpin Kepala Bidang BMD, Muhammad. Peninjauan dilakukan langsung terhadap objek aset di tiap perangkat daerah.
"Melalui proses penilaian ini, kami berharap pelaksanaan lelang BMD dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian terhadap nilai aset yang akan dilelang," ujar Ali Chandra.
Ia menambahkan, BPKAD terus mendorong tertib administrasi dan pengelolaan aset daerah. Barang milik daerah yang sudah tidak digunakan secara optimal ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Aset yang Dilelang: Kendaraan Dinas hingga Sapi Perbibitan
Dari 148 unit yang disiapkan, mayoritas berupa kendaraan dinas. Sisanya peralatan dan mesin lain yang tersebar di beberapa perangkat daerah.
Bibit sapi di IPTU Beroangin masuk daftar objek lelang. Lokasi itu berada di Polewali Mandar dan selama ini menjadi sentra perbibitan ternak unggul milik Pemprov Sulbar.
Nilai aset belum diumumkan karena masih menunggu hasil penilaian tim. Angka pasti akan menjadi dasar pembukaan lelang.
Sinergi BPKAD dan DJKN untuk Tata Kelola Aset
Nurjanto menyebut penilaian ini bentuk kepercayaan Pemprov Sulbar kepada Kanwil DJKN Sulseltrabar. Menurutnya, sinergi kedua instansi menjadi langkah nyata mewujudkan pengelolaan BMD yang akuntabel.
"Apresiasi tertinggi untuk Pemprov Sulbar atas kepercayaannya kepada Kanwil DJKN Sulseltrabar dalam penilaian berbagai aset daerah," ungkap Nurjanto.
Ali Chandra menilai kolaborasi dengan tim penilai berwenang membuat proses lelang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Aset yang tidak lagi dipakai optimal akan ditindaklanjuti lewat mekanisme resmi.
Langkah ini sejalan dengan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Hasil penilaian akan menentukan jadwal serta nilai pembukaan lelang 148 kendaraan dinas dan aset daerah lainnya.
