MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka meminta seluruh ASN di lingkup pemprov turun langsung membantu mendata warga calon penerima bantuan sosial. Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi program Perlinsos yang digelar Jumat (25/9).
Pendataan menyasar rumah tangga yang selama ini belum terdaftar dalam basis data pemerintah pusat. Suhardi menyebut percepatan pemutakhiran data sebagai kunci agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran.
Mengapa ASN Dilibatkan dalam Pendataan Bansos
Jumlah ASN di lingkup Pemprov Sulbar dinilai cukup untuk mempercepat verifikasi data di lapangan. Mereka akan bekerja bersama perangkat kelurahan dan desa untuk menjangkau warga yang belum terdata.
Suhardi menegaskan pendataan menjadi bagian penting dalam program digitalisasi Perlinsos. Tujuannya memastikan warga yang berhak menerima manfaat dari pemerintah pusat teridentifikasi dengan baik.
"Pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam program digitalisasi Perlindungan Sosial untuk memastikan data masyarakat yang berhak menerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah pusat dapat teridentifikasi dengan baik," kata Suhardi Duka dalam rapat koordinasi program Perlinsos, Jumat (25/9).
Hasil pendataan tahun ini akan dipakai sebagai dasar penyaluran program bantuan sosial pada tahun berikutnya. Suhardi menargetkan seluruh proses rampung hingga akhir 2026.
"Data yang dihasilkan selanjutnya akan menjadi basis pemanfaatan program bantuan sosial pada tahun berikutnya," ucapnya.
TNI Kewilayahan Dilibatkan agar Data Sampai ke Pelosok
Pemprov Sulbar tidak hanya mengandalkan perangkat pemerintah sipil. TNI kewilayahan digandeng untuk membantu menjangkau masyarakat hingga tingkat lapangan.
Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Hartono menyatakan jajaran Dandim, Danramil, hingga Babinsa siap mendukung proses tersebut. Menurutnya, semua pihak bisa berperan sebagai agen pendataan.
"Semua orang bisa menjadi agen untuk membantu mendata itu," kata Hartono.
Hartono menegaskan Dinas Sosial tetap menjadi sektor utama pelaksana program. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSS) berperan memberi pembekalan teknis soal sistem digital yang dipakai.
Aparat kewilayahan akan mendapat pemahaman teknis sebelum membantu pendataan sesuai wilayah tugas masing-masing.
"Kita sifatnya nanti akan membantu. Yang mempunyai leading sector adalah Dinas Sosial. Kadis KominfoSS termasuk juga penting karena beliau yang akan memberikan teknik-teknik untuk mengaplikasikan digital tersebut," jelasnya.
Babinsa Jadi Ujung Tombak Pendataan di Tingkat Desa
Setelah pembekalan, Babinsa akan diterjunkan membantu proses pendataan pada tingkat kewilayahan. Mereka bekerja di wilayah tugas masing-masing yang sudah dikenal warga setempat.
"Jadi Babinsa akan kita sampaikan teknisnya, nanti biar dia membantu di lapangan," tutur Hartono.
Peran Babinsa dinilai memudahkan verifikasi karena mereka memahami kondisi sosial dan ekonomi warga di desa binaan. Data yang dikumpulkan lewat jalur ini diharapkan lebih akurat dibanding pendataan administratif semata.
Pemprov Sulbar belum merinci jumlah ASN yang diterjunkan maupun mekanisme pelaporan hasil pendataan per kabupaten. Jadwal pembekalan teknis untuk aparat kewilayahan juga belum diumumkan.
