MAMUJU — Peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat digelar di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 22 September 2026. Gubernur Suhardi Duka memimpin langsung upacara tersebut dan menyampaikan amanat yang menyoroti capaian sekaligus pekerjaan rumah pembangunan daerah.
Dalam amanatnya, Suhardi menekankan tema "Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera" tidak boleh berhenti sebagai slogan. Menurut dia, tema itu harus menjadi arah kerja pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan dan anggaran menghasilkan manfaat yang dapat diukur.
"Mengabdi berarti menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Bagi saya, mengabdi berarti menggunakan kewenangan untuk menyelesaikan masalah rakyat," kata Suhardi.
PDRB per Kapita Sulbar Naik Sepuluh Kali Lipat Sejak 2004
Gubernur memaparkan PDRB per kapita Sulawesi Barat pada awal pembentukan provinsi tahun 2004 berada di kisaran Rp4,45 juta. Angka itu kini mencapai sekitar Rp46,65 juta pada 2025.
Meski mencatat lonjakan, Suhardi menegaskan pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir. Ia menyebut pertumbuhan harus mengubah kehidupan rakyat, menambah pendapatan, membuka lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan.
"Pertumbuhan ekonomi harus mengubah kehidupan rakyat, harus menambah pendapatan, harus membuka lapangan kerja, harus menurunkan kemiskinan dan harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk hidup layak," tegasnya.
Anggaran Jalan dan Irigasi Naik dari Rp85 Miliar Jadi Rp200 Miliar
Di sektor infrastruktur, Suhardi menyebut anggaran peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta irigasi naik dari sekitar Rp85,03 miliar pada 2025 menjadi Rp200 miliar pada 2026. Pemerintah juga menyalurkan bantuan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan lebih dari Rp34 miliar.
Dukungan sarana bagi UMKM disiapkan sekitar Rp10 miliar. Angka-angka itu disebut Suhardi sebagai bagian dari upaya memastikan anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata.
Kemiskinan Sulbar 10,18 Persen, 149,88 Ribu Jiwa Masih di Bawah Garis
Data BPS September 2025 mencatat persentase penduduk miskin Sulawesi Barat sebesar 10,18 persen, dengan jumlah penduduk miskin 149,88 ribu jiwa. Suhardi menyebut angka itu sebagai pengingat bahwa pekerjaan pemerintah belum selesai.
"Di balik angka itu masih ada 148 ribu lebih saudara kita yang membutuhkan kehadiran pemerintah. Karena itu pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita adalah memastikan mereka bukan hanya keluar dari garis kemiskinan, tapi benar-benar naik kelas dan memiliki kehidupan yang lebih baik," katanya.
Intervensi melalui bantuan sosial, paket sembako, bantuan kelompok usaha bersama, unit usaha produktif, pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni hingga bantuan listrik murah disebut akan terus dilanjutkan.
IPM Sulbar 2025 Capai 71,16, Beasiswa Naik Jadi 1.040 Penerima
Pembangunan manusia juga menjadi sorotan dalam pidato tersebut. Suhardi menyebut IPM Sulawesi Barat 2025 mencapai 71,16, meningkat 0,70 poin dibandingkan 2024 berdasarkan data resmi BPS.
Untuk sektor kesehatan, Pemprov Sulbar mengalokasikan sekitar Rp31,82 miliar. Program itu mencakup perluasan cakupan kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting, pemenuhan gizi, skrining kesehatan reproduksi remaja, serta pemenuhan tenaga dokter spesialis.
Di bidang pendidikan, jumlah penerima beasiswa meningkat dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026, dengan total anggaran lebih dari Rp7 miliar. Pemprov juga mendorong penanganan anak tidak sekolah (ATS) yang sebelumnya lebih dari 37 ribu orang pada 2025, berkurang lebih dari 3 ribu setelah sebagian kembali ke sekolah.
Pengangguran Terbuka 2,8 Persen, Padat Karya Serap 7.900 Tenaga Kerja
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat pada Mei 2026 berada di angka 2,8 persen. Suhardi menilai tantangan berikutnya adalah memperbesar proporsi pekerjaan formal dan menciptakan pekerjaan yang lebih produktif.
Pemprov Sulbar menjalankan program padat karya pada 334 titik pada 2026 dengan dukungan anggaran sekitar Rp50,94 miliar. Program itu disebut menyerap sekitar 7.900 tenaga kerja.
Pelatihan keterampilan kerja juga disiapkan dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Suhardi mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pertanyaan soal dampak pembangunan bagi petani, nelayan, dan generasi muda sebagai kompas kebijakan ke depan.
