MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyebut lonjakan anggaran infrastruktur 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah. Selain jalan dan jembatan, dana tersebut diarahkan ke rehabilitasi irigasi yang menopang sawah warga di sejumlah kabupaten.
Menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah, tetapi dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Rp 34 Miliar untuk Pertanian, Perikanan, dan Peternakan
Selain infrastruktur, Pemprov Sulbar mengalokasikan dukungan lebih dari Rp 34 miliar untuk sektor pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah mendapat dukungan anggaran sekitar Rp 10 miliar.
Gubernur menegaskan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan penguatan sektor ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, katanya, tidak boleh berhenti pada pencapaian angka statistik.
"Pertumbuhan ekonomi harus mengubah kehidupan rakyat, harus menambah pendapatan, harus membuka lapangan kerja, harus menurunkan kemiskinan dan harus memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk hidup layak," tegasnya.
Banjir hingga Karhutla Masih Jadi Tantangan Pembangunan
Suhardi mengingatkan pembangunan Sulbar masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan.
"Di tengah berbagai bencana ada hal yang tidak boleh ikut longsor, yaitu semangat kita untuk membangun. Ada harapan yang tidak boleh ikut terbakar bersama hutan dan lahan. Ada tekad yang tidak boleh hanyut bersama banjir, yaitu tekad untuk menyejahterakan rakyat," ujarnya.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain memperkuat koordinasi pembangunan.
Persoalan Lintas Wilayah Butuh Kerja Bersama
Sejumlah persoalan seperti infrastruktur jalan, ketahanan pangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga penanganan bencana dinilai membutuhkan kerja lintas wilayah.
"Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi," katanya.
Gubernur menutup dengan pertanyaan reflektif soal arah pembangunan daerah. "Seberapa jauh pembangunan yang telah memperbaiki kehidupan rakyat? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan petani dan nelayan? Seberapa luas kesempatan yang kita buka bagi generasi muda? Dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata," ujarnya.