MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat menyiapkan data calon penerima bantuan bedah rumah tahun depan. Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan di ruang kerjanya, Senin lalu, dengan menghadirkan perwakilan Kementerian dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Data Awal 4.000 Penerima, Tambahan Kuota 1.250 Unit
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin, mengungkapkan bahwa data awal yang dikerjakan Satuan Kerja (Satker) sebanyak 4.000 unit. Angka ini menjadi dasar koordinasi dengan pihak Kementerian.
“Data awal ada 4.000 BSPS yang dikerjakan oleh Satker. Inilah tadi dikoordinasikan dengan pihak Kementerian,” kata Maddareski.
Hasil koordinasi membuahkan kabar baik. Maddareski menyebut adanya tambahan kuota sebanyak 1.250 bantuan BSPS untuk wilayah Sulbar.
Dua Aplikasi Masuk, Ribuan Data Masih Diverifikasi
Proses penginputan data kini berjalan di dua aplikasi. Satker tengah bekerja memasukkan data, namun masih ada sekitar 1.000 data yang harus diverifikasi ulang.
“Termasuk aplikasi yang masuk. Jadi sekarang ini ada dua aplikasi masuk, Satker juga sedang bekerja melakukan penginputan data, dimana masih ada 1.000 an data yang masih diverifikasi,” tambah Maddareski.
Ia menjamin bahwa target 4.000 data lebih bisa dipenuhi. Alasannya, masih banyak masyarakat Sulbar yang sangat membutuhkan bantuan perbaikan rumah.
Kesiapan Kabupaten dan Langkah Selanjutnya
Maddareski memastikan seluruh kabupaten di Sulbar tengah melakukan penginputan data untuk memenuhi persyaratan teknis agar bantuan bisa dicairkan. Setelah proses input selesai, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian untuk menindaklanjuti penyaluran.
“Kesiapan kabupaten juga sementara melakukan penginputan untuk memenuhi semua persyaratan agar bisa mendapatkan bantuan ini,” ujarnya.
Apa Itu BSPS?
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya memperbaiki rumah yang tidak layak huni.
Besaran dana reguler BSPS umumnya Rp20 juta per unit rumah. Rinciannya, Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.
