MAMUJU — Pemprov Sulbar menilai penanganan stunting tidak cukup jika hanya mengandalkan sektor kesehatan. Kemiskinan, anak tidak sekolah, hingga perkawinan anak dipandang sebagai persoalan yang saling berkaitan dan perlu ditangani bersamaan. Pendekatan itulah yang dibawa melalui Pastipadu, singkatan dari Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu.
Junda memaparkan program tersebut bersama empat kepala organisasi perangkat daerah. Tim yang hadir meliputi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nehru Masagena, Kepala Bapperida Amujib, Kepala DKPPKB Nursyamsi, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Darmawaty.
Pastipadu dibangun dengan tiga prinsip utama: berpikir holistik, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi. Prinsip holistik menempatkan stunting sebagai persoalan yang tidak berdiri sendiri.
Kondisi gizi anak dapat berkaitan dengan kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Persoalan pendidikan dan perkawinan anak juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan.
"Permasalahan di daerah tidak bisa kita lihat secara parsial atau sektoral, tetapi harus secara holistik. Stunting, misalnya, juga dipengaruhi oleh kemiskinan, perkawinan anak, dan masalah pendidikan, termasuk anak-anak yang tidak bersekolah," jelas Junda.
Prinsip kedua adalah kolaborasi. Penanganan stunting dan kemiskinan membutuhkan keterlibatan sektor kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, hingga sosial.
Kolaborasi tidak hanya melibatkan pemerintah. Pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), masyarakat, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut didorong mengambil peran lewat pendekatan pentahelix.
Prinsip ketiga adalah digitalisasi. Pemprov Sulbar memakai dashboard Pastipadu untuk mengintegrasikan dan memverifikasi data sasaran, sekaligus membantu penyusunan program penanganan.
Melalui sistem tersebut, perkembangan sasaran dapat dipantau secara berkala. Intervensi diharapkan lebih terarah berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
Dalam pemaparan, Junda menyampaikan sejumlah perkembangan selama sekitar dua tahun pelaksanaan program. Angka kemiskinan Sulbar turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen.
Untuk stunting, ia menjelaskan angka sebelumnya sebesar 35 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Karena belum tersedia hasil survei nasional terbaru selama dua tahun, Pemprov Sulbar menggunakan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dihimpun melalui layanan kesehatan dan Posyandu.
Berdasarkan data e-PPGBM, angka stunting tercatat sekitar 26 persen. Angka itu memakai sumber data dan metode berbeda dari SSGI sehingga perlu dibaca dengan memperhatikan perbedaan basis pengukurannya.
Untuk persoalan anak tidak sekolah (ATS), jumlah yang sebelumnya lebih dari 37 ribu anak kini diperkirakan tersisa sekitar 22 ribu anak.
Perkawinan anak juga menjadi sasaran penanganan Pastipadu. Junda mengakui persoalan tersebut masih membutuhkan perhatian karena intervensi khusus terhadap perkawinan anak baru mulai dilakukan pada tahun ini.
"Ini menjadi bagian dari inovasi Pastipadu. Kita berupaya menyelesaikan persoalan secara terpadu, dan hasilnya mulai terlihat pada sejumlah indikator," ujarnya.
Keikutsertaan di SDGs Action Award 2026 tidak semata-mata mengejar penghargaan. Pemprov Sulbar berharap Pastipadu semakin dikenal dan memperoleh dukungan pemerintah pusat agar pelaksanaannya dapat diperluas.
"Kita berharap Sulawesi Barat bisa menjadi yang terbaik melalui program inovasi Pastipadu ini," kata Junda.