MAMUJU — Angka stunting di Sulawesi Barat masih jauh dari target nasional. Berdasarkan data Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) per 19 Agustus 2026, prevalensi balita stunting di provinsi ini tercatat 27,25 persen.
Dari total sasaran 106.355 balita, pengukuran baru menjangkau 73.470 balita atau 69,08 persen. Dari jumlah itu, 20.023 balita terdeteksi mengalami gangguan pertumbuhan kronis.
Majene Tertinggi, Mamuju Tengah Terendah
Kabupaten Majene menempati posisi teratas dengan prevalensi stunting 32,02 persen. Disusul Mamasa 29,77 persen, Mamuju 29,49 persen, dan Polewali Mandar 27,35 persen. Pasangkayu berada di angka 22,90 persen, sementara Mamuju Tengah menjadi kabupaten dengan prevalensi terendah, yakni 18,84 persen.
Menariknya, cakupan pengukuran tertinggi justru tercatat di Pasangkayu sebesar 76,68 persen. Hal ini menunjukkan keseriusan daerah dalam mendeteksi kasus stunting sejak dini.
Turun Signifikan dari 35,4 Persen
Capaian 27,25 persen ini menandai perbaikan dibandingkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) terakhir pada 2024 yang menempatkan stunting Sulbar di angka 35,4 persen. Artinya, terjadi penurunan sekitar 8,15 poin dalam dua tahun terakhir.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan data e-PPGBM menjadi pijakan utama untuk mengevaluasi intervensi di lapangan. Menurutnya, pemantauan pertumbuhan balita harus terus diperkuat agar anak yang bermasalah gizi segera mendapat penanganan.
“Data ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran. Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Intervensi Spesifik dan Sensitif Jadi Kunci
Pemerintah provinsi menekankan penguatan intervensi spesifik dan sensitif sebagai strategi utama percepatan penurunan stunting. Langkah yang ditempuh mencakup peningkatan kualitas gizi, penguatan peran Posyandu, serta keterlibatan keluarga dan lintas sektor.
“Kita ingin setiap kabupaten bergerak berdasarkan data, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat menjadi syarat mutlak. Dengan data e-PPGBM sebagai dasar pemantauan, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat intervensi dan menekan angka stunting secara bertahap menuju generasi Sulawesi Barat yang lebih sehat.
