POLEWALI MANDAR — Kabar baik bagi warga Polewali Mandar yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5. Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, bersama Ketua Komisi IV, Agus Pranoto, dan anggota Komisi IV, Rudi Hamzah, memastikan tambahan kuota PBI JK dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Kepastian itu didapat setelah rombongan dewan menggelar audiensi dengan Mensos Saifullah Yusuf dan Wakil Mensos Agus Jabo Priyono di Kantor Kemensos, Rabu (5/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kemensos mengalokasikan tambahan 2.304 peserta PBI JK untuk Kabupaten Polewali Mandar.
Alokasi Tambahan untuk Menutup Kesenjangan Cakupan Jaminan Kesehatan
Fahry Fadly menjelaskan, penambahan kuota ini menjadi penting karena cakupan warga miskin yang ditanggung APBN masih belum maksimal. Hingga akhir semester satu 2026, baru sekitar 76,8 persen penduduk Polman yang tercakup PBI JK.
"Dari 332.800 jiwa penduduk Polman yang masuk kategori desil 1 sampai desil 5, baru 255.591 jiwa yang ditanggung APBN," sebut Fahry dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Artinya, masih ada ribuan warga yang membutuhkan jaminan kesehatan namun belum terakomodasi. Usulan penambahan kuota ini pun mendapat respons positif langsung dari Mensos.
Efisiensi APBD untuk Perbaikan Fasilitas Kesehatan dan Stunting
Keberhasilan ini tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan bagi warga. Ketua DPRD Polewali Mandar menegaskan, kebijakan tersebut memberikan manfaat ganda bagi pemerintah daerah.
"Adanya tambahan kuota PBI JK ini dapat memberikan manfaat ganda. Selain memperluas akses jaminan kesehatan, kebijakan tersebut juga berpotensi membuat APBD Polewali Mandar menghemat lebih dari Rp1 miliar untuk pembiayaan Universal Health Coverage (UHC)," ujar Fahry Fadly.
Ketua Komisi IV DPRD Polewali Mandar, Agus Pranoto, menambahkan, dana yang dihemat dari pembiayaan UHC bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
"Alhamdulillah, Polman dapat tambahan kuota. Itu artinya kita dapat menghemat Rp1 miliar lebih belanja dalam APBD untuk pemenuhan UHC dan dapat digunakan untuk belanja lain seperti perbaikan sarana prasarana kesehatan dan optimalisasi percepatan penurunan angka prevalensi stunting," tutur Ketua Fraksi Golkar ini.
Kemensos Minta Data Kemiskinan Terus Dimutakhirkan
Di tengah kabar baik tersebut, Mensos Saifullah Yusuf memberikan catatan penting bagi pemerintah daerah. Ia meminta agar proses validasi dan pemutakhiran data kemiskinan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Pemutakhiran data dinilai krusial untuk memastikan bantuan sosial dan program jaminan kesehatan tepat sasaran. Dengan data yang akurat, masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh manfaat program sesuai kondisi sosial ekonomi mereka.
Menanggapi hal itu, DPRD Polewali Mandar berkomitmen mendorong pemerintah daerah dan Dinas Sosial untuk terus melakukan pemutakhiran data penerima secara berkala. Langkah ini penting agar program PBI JK tidak hanya memperluas cakupan, tetapi juga tepat sasaran.
DPRD juga Ajukan Bantuan untuk Korban Bencana Alam
Dalam kesempatan yang sama, rombongan DPRD Polewali Mandar tidak hanya fokus pada isu jaminan kesehatan. Mereka juga menemui Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos RI, Masriani Mansyur.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyampaikan permohonan bantuan tanggap darurat dan pemulihan sosial bagi korban bencana di Kabupaten Polewali Mandar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh dewan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di berbagai sektor.
