MAMUJU — Sebanyak puluhan PPNS dari berbagai instansi di Sulawesi Barat mengikuti pembinaan teknis dan peningkatan kemampuan pengembangan fungsi koordinasi dan pengawasan di Ballroom Hotel Matos, Mamuju. Kegiatan mengusung tema “Optimalisasi Peran PPNS dalam Penegakan Hukum guna Membangun Program Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2026”.
Koordinasi Wajib Dilakukan Sejak Awal Penanganan Perkara
Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Faisal Arifuddin, menegaskan bahwa koordinasi antara PPNS dan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa ditunda. Langkah itu harus dimulai sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan, sebelum penetapan tersangka, hingga sebelum pelimpahan berkas perkara tahap pertama.
“Tujuannya memastikan kelengkapan alat bukti dan keselarasan proses hukum,” ujar Faisal di hadapan peserta.
PPNS Jadi Penghubung Penegakan Perda
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat, Aksan Amrullah, menyebut PPNS memegang peran krusial sebagai jembatan dalam penegakan peraturan daerah. Menurutnya, keberhasilan di lapangan membutuhkan dukungan seluruh organisasi perangkat daerah.
Dia menawarkan sejumlah strategi, antara lain penyusunan peta risiko peraturan daerah, pembentukan klinik perkara, penyusunan prosedur operasional terpadu, penetapan mekanisme eskalasi perkara, serta pengembangan sistem pemantauan kinerja PPNS.
Bappeda Dorong Kompetensi PPNS Masuk Perencanaan Daerah
Perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya memasukkan pengembangan kompetensi PPNS ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini dinilai krusial agar tersedia dukungan program dan anggaran yang berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas penyidik.
Jabatan Fungsional PPNS Buka Peluang Karier
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulbar, Muhammad Irsyadi Ramdhany, menjelaskan peran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam mendorong pembentukan Jabatan Fungsional PPNS di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, keberadaan jabatan fungsional tersebut akan memperkuat kelembagaan sekaligus membuka peluang pengembangan karier aparatur.
Polri Beri Pembinaan Teknis ke PPNS
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat, Abd. Aziz, memaparkan tugas Polri dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS. Fungsi pembinaan dilakukan melalui pendampingan teknis, koordinasi penanganan perkara, serta penguatan komunikasi antarpenegak hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menegaskan bahwa keterlibatan Kanwil Kemenkum dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen mempererat kerja sama dengan aparat penegak hukum, khususnya Polda Sulawesi Barat.
“Kolaborasi antara PPNS, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam perlindungan kekayaan intelektual,” kata Saefur Rochim.
