MAMUJU — Rapat koordinasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfoss) Sulbar bersama Pemerintah Kabupaten Mamuju pada Senin (18/5) menyepakati sejumlah poin penting. Fokus utama pertemuan itu adalah penguatan website pemerintah, pengelolaan media sosial resmi, serta optimalisasi sistem layanan aduan publik.
Verifikasi Akun Resmi hingga Centang Biru
Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfoss Sulbar, Dian Afrianty, mengungkapkan pembahasan tidak hanya sebatas teknis pengelolaan konten. Salah satu agenda yang dibahas adalah pengusulan verifikasi akun media sosial pemerintah daerah, termasuk pengajuan centang biru ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Misalnya dalam pengelolaan akun medsos berkaitan dengan pengusulan centang biru ke Menkominfo,” ujar Dian.
SP4N LAPOR! Jadi Andalan Aduan Masyarakat
Selain identitas digital, kedua pihak juga mendalami penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Optimalisasi layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR! menjadi perhatian serius. Sistem ini diharapkan mampu menjamin setiap laporan warga ditindaklanjuti oleh operator yang kompeten dan dalam waktu cepat.
Menurut Kepala Diskominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, respons cepat terhadap aduan publik menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Ia menegaskan, koordinasi antarlembaga adalah fondasi agar tidak ada sekat informasi antara pemprov dan pemkab.
“Koordinasi ini adalah kunci agar tidak ada sekat informasi antara pemprov dan pemkab. Ini juga menjadi harapan gubernur, Suhardi Duka, menginginkan seluruh kanal digital, baik itu website maupun media sosial, benar-benar menjadi jembatan informasi yang tepercaya bagi masyarakat,” ungkap Ridwan Djafar.
Menyamakan Pola agar Informasi Tak Simpang Siur
Pemkab Mamuju disebutkan hadir dalam pertemuan itu untuk menyamakan pola pengelolaan kanal informasi pemerintah. Tujuannya agar setiap informasi yang disebarluaskan bersifat terbuka, cepat, dan kredibel. Langkah ini dinilai mendesak di tengah derasnya arus informasi yang kerap memicu penyebaran berita tidak valid.
Penguatan sinergi digital antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju ini menjadi sinyal bahwa tata kelola informasi pemerintah daerah mulai bergerak menuju standar yang lebih terpadu. Ke depan, sistem serupa diharapkan bisa diterapkan di kabupaten lain di Sulawesi Barat.
