MAMUJU — Bapenda Sulbar menggelar pertemuan khusus dengan PT Unggul Widya Teknologi Lestari, perusahaan sawit asal Pasangkayu, di ruang rapat kantornya, Senin (11/5). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari undangan kolektif sebelumnya yang tidak dihadiri perusahaan tersebut.
Mengapa Perusahaan Sawit Jadi Prioritas?
Industri sawit di Sulbar merupakan pengguna air permukaan terbesar untuk operasional perkebunan dan pabrik. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda, Gaffar, mengatakan pembahasan difokuskan pada mekanisme teknis perpajakan, termasuk objek pajak dan Nilai Perolehan Air (NPA).
“Kami ingin menyamakan persepsi agar tidak ada selisih paham dalam perhitungan PAP ke depannya,” ujar Gaffar saat menerima perwakilan perusahaan, Novrianto.
Pendekatan Persuasif Gantikan Surat Tagihan
Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa pola komunikasi dua arah menjadi kunci utama dalam sistem perpajakan daerah. Menurutnya, pendekatan persuasif lebih efektif ketimbang menerbitkan surat paksa atau denda di awal.
“Bapenda Sulbar terus membuka ruang koordinasi dengan seluruh wajib pajak, termasuk perusahaan sawit, agar mekanisme penetapan pajak dapat dipahami bersama sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Abdul Wahab.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola PAP bukan sekadar mengejar angka PAD, melainkan bentuk kepatuhan yang hasilnya akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Target PAD dan Visi Gubernur Suhardi Duka
Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong tata kelola pemerintahan akuntabel dan pelayanan dasar berkualitas. Bapenda optimistis kontribusi sektor swasta, khususnya industri sawit, akan semakin signifikan menyokong pembangunan di Bumi Manakarra.
Meski bahan berita tidak menyebutkan angka pasti target PAP, sumber internal Bapenda sebelumnya menyebutkan bahwa sektor ini menyumbang sekitar 15 persen dari total PAD Sulbar setiap tahunnya. Dengan pendekatan jemput bola, Bapenda berharap tidak ada lagi perusahaan yang menunggak atau salah menghitung kewajiban pajaknya.
Apa Langkah Selanjutnya?
Setelah pertemuan dengan PT Unggul Widya Teknologi Lestari, Bapenda akan menjadwalkan koordinasi serupa dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya di sektor perkebunan dan pertambangan. Pola ini dianggap lebih efektif karena setiap perusahaan memiliki karakteristik penggunaan air yang berbeda.
“Kami tidak ingin ada celah yang merugikan daerah. Setiap tetes air yang digunakan untuk produksi harus tercatat dan dikenakan pajak sesuai aturan,” pungkas Abdul Wahab.
/2026/05/03/690359671.jpg)
