SULAWESI BARAT — Keputusan ini diumumkan Pertamina di tengah fluktuasi harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dari sisi bisnis, langkah ini memang menempatkan Pertamina pada posisi yang tidak mudah. Namun secara sosial, kebijakan ini menjadi bantalan agar inflasi tidak tergerus lebih dalam.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan perhitungan harga keekonomian mempertimbangkan sejumlah variabel makro. Mulai dari harga minyak mentah, kurs rupiah, biaya distribusi dan penyimpanan, margin, hingga pajak yang berlaku.
“Artinya, dengan harga Pertamax yang masih Rp 15.950 per liter, ada selisih sekitar Rp 750—Rp 900 per liter yang secara ekonomi belum tecermin dalam harga jual,” kata Yusuf saat dihubungi, dikutip Sabtu (5/9/2026).
Selisih harga yang ditanggung Pertamina tidak berdiri sendiri. Guru besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Prof Bonar Tua Halomoan Marbun, mengingatkan bahwa struktur industri minyak nasional sedang menghadapi tekanan besar. Produksi minyak domestik masih jauh tertinggal dari konsumsi.
“Produksi kita hanya sekitar 580.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan kita dari Sabang sampai Merauke adalah 1,6 juta barel. Jadi bisa dibayangkan defisitnya sekitar 1 juta barel per hari,” sebut Bonar.
Konsekuensinya, Indonesia harus mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentah. Impor inilah yang membuat biaya pengadaan membengkak ketika harga dunia tinggi dan rantai pasok global terganggu. Tekanan terhadap Pertamina pun berlipat: di satu sisi harus membeli mahal, di sisi lain tidak bisa menjual dengan harga keekonomian.
Yusuf menilai keputusan ini bukan tanpa perhitungan. Meski Pertamax berstatus nonsubsidi, pemerintah tetap memilih menahan laju kenaikan agar tidak memicu gejolak harga di sektor riil. Ini adalah pilihan sadar untuk menjaga kondisi sosial masyarakat.
“Menurut saya, keputusan pemerintah dan Pertamina menahan harga Pertamax di awal September ini merupakan pilihan yang cukup sadar untuk menjaga daya beli dan kondisi sosial masyarakat,” ujar Yusuf.
Dalam jangka pendek, selisih biaya ini masih bisa dikelola Pertamina. Salah satu faktornya, sejumlah produk BBM nonsubsidi lain sudah mengalami penyesuaian lebih dulu. Namun jika harga Pertamax terus dipaksakan berada di bawah keekonomian dalam waktu lama, ruang gerak perusahaan bakal menyempit.
Bonar menambahkan, kondisi geopolitik global yang tidak menentu membuat kepastian pasokan semakin sulit diprediksi. Pengadaan minyak tidak semata soal kemampuan membeli, tetapi juga soal jadwal pengiriman dan stabilitas kawasan pemasok.
“Dari sisi kondisi saat ini, secara akademis maupun berdasarkan best practice, kebijakan pemerintah tersebut bisa dipahami. Memang merupakan langkah yang relatif pahit, tetapi bisa diterima sebagai kebijakan untuk mengamankan pasokan yang kebutuhannya semakin besar, sementara harganya tinggi dan kepastian pasokannya semakin rendah,” ucap Bonar.
Jika kebijakan penahanan harga ini berlangsung lama, risiko yang mengintai adalah tergerusnya margin dan arus kas Pertamina. Dampak lanjutannya bisa merembet ke ruang investasi perusahaan, terutama untuk pengembangan sektor hulu dan kilang. Padahal, perbaikan kilang menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketergantungan impor di masa depan.