Jakarta — Bencana alam selalu jadi momen yang menguji ketahanan sebuah bangsa secara nyata. Terputusnya akses jalan, robohnya jembatan, atau terhentinya pasokan air bersih memunculkan pertanyaan mendasar bagi warga Sulawesi Barat: seberapa cepat negara bergerak menyelamatkan rakyatnya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan, kecepatan tanggap darurat infrastruktur adalah wujud konkret kehadiran negara bagi warga yang terdampak bencana, termasuk yang berada di Sulawesi Barat.
Menurut Dody, setiap detik sangat berharga ketika bencana melumpuhkan konektivitas. Kementerian PU telah menerapkan protokol tanggap cepat (quick response) yang mewajibkan tim balai teknis di daerah, termasuk yang bertugas di Sulawesi Barat, bergerak ke lokasi terdampak dalam hitungan jam setelah kejadian, tanpa harus menunggu komando panjang dari pusat.
Ia menambahkan penjelasan soal langkah teknis timnya di lapangan, yang juga menjadi acuan penanganan di Sulawesi Barat: "Saat infrastruktur lumpuh, fokus utama kami adalah membuka isolasi wilayah. Tim bergerak cepat memasang jembatan bailey, mengerahkan alat berat untuk pembersihan material, serta memastikan akses logistik bantuan dan evakuasi warga dapat melintas," ujar Menteri PU Dody Hanggodo, Rabu (2/9/2026).
Pemulihan akses darat berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Air bersih dan sanitasi darurat langsung dikirim ke lokasi pengungsian guna mencegah munculnya krisis kesehatan lanjutan, termasuk di Sulawesi Barat.
Dody menjelaskan bahwa pola kerja yang diterapkan kini mengintegrasikan tahap tanggap darurat, mitigasi risiko, hingga rekonstruksi pascabencana. Prinsip build back better diterapkan agar infrastruktur yang dibangun kembali, termasuk di Sulawesi Barat, memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap potensi bencana di masa depan.
Namun, Dody mengakui tantangan geografis Indonesia yang sangat luas dan dipenuhi area rawan bencana menuntut keterlibatan seluruh pihak. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah termasuk Sulawesi Barat, TNI-Polri, hingga masyarakat lokal menjadi fondasi utama agar percepatan pemulihan bisa tercapai secara optimal.
Melalui komitmen respons cepat dan penanganan yang terukur, Kementerian PU terus berupaya memastikan jaringan konektivitas dan sarana vital dapat segera pulih. Kecepatan tindakan ini menjadi tolok ukur utama bahwa negara hadir secara sigap untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak, termasuk di Sulawesi Barat.
