MAMUJU — Kehadiran pejabat fungsional Dinas ESDM dalam forum ini bukan sekadar memenuhi panggilan administratif. Mereka membawa target konkret: memastikan program bantuan listrik gratis tidak sekadar masuk dokumen perencanaan, tetapi dieksekusi dengan data penerima yang akurat dan tepat sasaran.
Farid Asyhadi, Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di tubuhnya harus berdampak langsung ke warga. Program bantuan listrik gratis menjadi salah satu indikator utamanya.
"Kami dari Dinas ESDM terus berupaya agar reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada aspek administrasi, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat," ujar Farid di sela-sela kegiatan Verval, Rabu (2/9/2026).
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah Gubernur Suhardi Duka tengah menggenjot tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, penilaian keberhasilan birokrasi tidak lagi diukur dari dokumen semata, melainkan dari angka kemiskinan yang turun.
Sektor ketenagalistrikan dinilai punya pengaruh langsung terhadap beban ekonomi rumah tangga miskin. Jika warga tidak lagi membayar tagihan listrik, maka pengeluaran bulanan mereka berkurang dan kualitas hidup berpotensi meningkat.
Salah satu temuan penting dalam forum ini adalah perlunya penyatuan data antara penerima bantuan listrik gratis dengan basis data bantuan sosial lainnya. Gilang Ananda Putera, pejabat Dinas ESDM yang turut hadir, menyebut hal ini krusial agar tidak ada warga yang terlewat atau justru dobel menerima manfaat.
"Kami mendorong agar program ini terintegrasi dengan data penerima bansos lainnya agar tepat sasaran," jelas Gilang.
Langkah ini sekaligus menjawab kritik public atas program bantuan yang kerap salah alamat. Dengan sinkronisasi data, pemerintah bisa memastikan rumah tangga miskin di daerah pelosok seperti Pasangkayu, Polewali Mandar, atau Mamasa mendapatkan akses listrik layak tanpa terbebani tagihan.
Forum yang difasilitasi Biro Organisasi Setda Sulbar ini menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait arah reformasi birokrasi 2026:
1. Target kinerja diperjelas — setiap perangkat daerah (OPD) wajib menyusun indikator terukur untuk program reformasi birokrasi masing-masing.
2. Pencegahan korupsi jadi prioritas — tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi syarat utama penilaian kinerja birokrasi.
3. Program bantuan listrik gratis masuk agenda utama peningkatan pelayanan publik — bukan sekadar proyek sampingan, melainkan program strategis yang dipantau berkala.
4. Sinergi antar-OPD wajib diperkuat — program strategis seperti bantuan listrik tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dinas sosial dan badan pusat statistik daerah.
5. Monitoring dan evaluasi berkala — pelaksanaan reformasi birokrasi akan diaudit secara rutin untuk memastikan program berjalan di lapangan, bukan hanya di atas kertas.
Jika eksekusi berjalan sesuai rencana, warga miskin yang selama ini mengandalkan colokan listrik tetangga atau memilih gelap gulita karena tak mampu bayar, bisa menyalakan lampu setiap malam. Anak-anak bisa belajar, usaha mikro rumahan bisa beroperasi lebih lama, dan beban hidup keluarga berkurang signifikan.
Komitmen ini juga menjadi ujian nyata bagi Gubernur Suhardi Duka dalam mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat kecil. Dinas ESDM berjanji akan terus mendorong akses energi yang adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.