MAMUJU — Dinas PUPRD Sulbar menargetkan progres pelaksanaan pembangunan fisik meningkat signifikan pada sisa tahun anggaran. Percepatan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan 2026 yang telah disetujui dalam rapat paripurna bersama DPRD Sulbar, Kamis (27/8/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah, khususnya PUPRD, untuk segera mengakselerasi program pembangunan. Sektor infrastruktur menjadi prioritas utama karena berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
Surya Yuliawan menegaskan bahwa seluruh bidang di lingkungan PUPRD harus segera melakukan konsolidasi setelah kesepakatan anggaran ditetapkan. Setiap kegiatan yang sudah siap pelaksanaannya harus langsung diproses tanpa menunggu instruksi lebih lanjut.
"Kita tidak boleh menunggu. Setelah kesepakatan ini, PUPRD harus langsung gas. Kegiatan yang sudah siap kita percepat, proses administrasi kita tuntaskan, dan serapan anggaran kita dorong secara maksimal dengan tetap menjaga kualitas serta akuntabilitas," tegas Surya Yuliawan.
Percepatan ini tidak semata-mata mengejar target serapan anggaran. Yang lebih penting, setiap rupiah APBD yang dibelanjakan harus menghasilkan output pembangunan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Prioritas utama pembangunan meliputi pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta pengelolaan sumber daya air. Infrastruktur strategis lainnya yang menunjang aktivitas warga juga menjadi perhatian dalam percepatan ini.
Untuk memastikan percepatan berjalan efektif, Dinas PUPRD akan melakukan pemetaan terhadap seluruh kegiatan berdasarkan tingkat kesiapan pelaksanaan. Kegiatan yang sudah siap akan segera didorong masuk ke tahapan pelaksanaan.
Sementara itu, kegiatan yang masih menghadapi kendala akan dievaluasi dan dicarikan solusi secara cepat. Koordinasi lintas bidang dan perangkat daerah terkait akan diperkuat untuk menyelesaikan hambatan administratif maupun teknis.
"Kita akan kawal dari sisi perencanaan, pelaksanaan sampai pembayaran. Jangan sampai ada kegiatan yang sebenarnya sudah siap tetapi terlambat hanya karena persoalan koordinasi atau administrasi yang bisa segera diselesaikan," ujarnya.
Akselerasi pelaksanaan kegiatan tidak boleh mengurangi standar mutu pekerjaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan proyek akan terus diperkuat agar tetap mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang menekankan pemerintahan yang efektif, pembangunan yang berdampak, serta optimalisasi anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan disepakatinya KUPA dan PPAS Perubahan 2026, Dinas PUPRD Sulbar menyatakan kesiapannya untuk bergerak lebih cepat. Target utamanya adalah memastikan anggaran bekerja, pembangunan berjalan, dan manfaatnya segera dirasakan warga Sulawesi Barat. (Adv)