MAMUJU — Komisi II DPRD Sulawesi Barat mengambil sikap tegas dengan menyemprot sejumlah OPD yang dinilai lamban dalam merealisasikan target PAD tahun ini. Pasalnya, capaian pendapatan daerah baru menyentuh angka 28 persen, jauh dari target yang telah disepakati dalam APBD.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar menyatakan bahwa angka 28 persen tersebut merupakan indikator serius yang tidak bisa dibiarkan. Menurutnya, setiap OPD, terutama dinas teknis penghasil PAD, harus segera mengejar ketertinggalan.
"Kami tidak akan mentolerir kelambanan. Ini sudah memasuki semester kedua, seharusnya progres minimal sudah di atas 50 persen," ujarnya dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD, Senin lalu.
Komisi II menduga ada sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi PAD. Mulai dari lemahnya sistem pemungutan pajak daerah, kurang optimalnya pengelolaan aset milik pemprov, hingga belum maksimalnya retribusi dari sektor jasa usaha.
DPRD mendesak setiap OPD untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka juga meminta agar data potensi penerimaan diperbarui dan diverifikasi ulang agar tidak ada celah kebocoran pendapatan.
Untuk mengejar target yang tersisa, DPRD mendorong pemprov untuk mengintensifkan sosialisasi kewajiban pajak kepada wajib pajak. Selain itu, penagihan piutang daerah yang sudah jatuh tempo harus segera dilakukan secara lebih agresif.
"Kami minta ada target bulanan yang jelas. Jangan sampai di akhir tahun nanti realisasi PAD kembali jeblok dan mengganggu belanja daerah," tegas anggota Komisi II lainnya.
Pemprov Sulbar sendiri sebelumnya telah menetapkan target PAD tahun ini dengan optimisme tinggi. Namun, dengan realisasi yang baru seperempat dari target, tekanan kini mengarah pada birokrasi di tingkat OPD untuk segera berbenah.