POLMAN — Ratusan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polman menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Polewali Mandar pada Selasa (2/6/2026). Mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas, mulai dari data kemiskinan yang tidak akurat hingga minimnya alat berat untuk penanganan bencana di wilayah rawan longsor.
Ketua PMII Polman, Nurjihad, menilai DPRD perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, program-program yang dijalankan pemerintah tidak akan berdampak maksimal bagi masyarakat.
Salah satu sorotan utama PMII adalah persoalan data kemiskinan berbasis desil. Nurjihad mengungkapkan masih banyak warga kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 6 hingga 10, sehingga berpotensi tidak menerima bantuan sosial yang seharusnya mereka peroleh.
Menanggapi hal itu, Fahri Fadly menegaskan DPRD terus mendorong pelaksanaan rembuk desa secara rutin. “Jika pemerintah desa tidak melaksanakan rembuk desa, DPRD akan mendorong OPD terkait untuk turun langsung menginisiasi kegiatan tersebut dengan melibatkan DPRD,” ujar Fahri.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawal pembenahan data kemiskinan agar program bantuan sosial tepat sasaran dan dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
PMII juga mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan pengadaan alat berat untuk BPBD. Menurut mereka, alat berat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan bencana, khususnya longsor yang kerap terjadi di wilayah Matangnga.
Fahri menjelaskan saat ini sejumlah alat berat telah tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, DPRD telah merekomendasikan penambahan alat berat untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di berbagai wilayah.
Di sektor kesehatan, mahasiswa menyoroti sulitnya akses layanan kesehatan di sejumlah desa terpencil seperti Ratte dan Besoangin. Mereka berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat menghadirkan solusi agar masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.
Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, mengungkapkan pihaknya telah beberapa kali memanggil OPD terkait untuk membahas persoalan data desil dan anak putus sekolah. “Kami telah merekomendasikan pembentukan tim untuk melakukan pembenahan data. Terkait fasilitas kesehatan di daerah terpencil, kami akan memanggil Dinas Kesehatan untuk meminta penjelasan mengenai kondisi dan kelayakan fasilitas yang ada,” kata Agus.
Aksi yang berlangsung tertib ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan DPRD Polman. Fahri Fadly menyampaikan apresiasi kepada PMII yang telah menyampaikan kritik dan masukan konstruktif untuk pembangunan daerah.