SULAWESI BARAT — Dalam pernyataannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7) malam, Dody mengakui adanya pergerakan pegawai di institusinya. Namun, ia secara tegas membantah klaim yang menyebut mutasi itu sebagai respons atas bocornya dokumen perjalanan dinas ke New York yang belakangan viral.
Klarifikasi di Tengah Narasi 114 Pegawai Terkena Demosi
Bantahan ini disampaikan Dody setelah beredar unggahan di platform X dari akun @hotnews yang menyebutkan sebanyak 114 pegawai telah mengalami mutasi dan demosi sejak ia menjabat sebagai Menteri PU pada Oktober 2024 hingga Juni 2026. Informasi itu dengan cepat dikaitkan oleh warganet dengan polemik surat dinas ke AS yang menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir.
"Enggak ada," ujar Dody singkat saat ditanya apakah rotasi pegawai terkait dengan kasus surat tersebut. Ia menjelaskan, dalam organisasi sebesar Kementerian PU yang memiliki total 38.600 aparatur, mutasi adalah keniscayaan. "Mutasi kan biasa saja. Orang pegawai gue saja 38.600, masa enggak boleh mutasi?" ungkapnya.
Dinamika Organisasi versus Isu Viral
Dody menekankan bahwa rotasi jabatan merupakan instrumen standar dalam manajemen sumber daya manusia untuk menjaga produktivitas dan penyegaran organisasi. Menurutnya, mengaitkan kebijakan internal tersebut dengan isu eksternal yang viral adalah kekeliruan. "Rotasi maupun mutasi pegawai merupakan hal yang lazim dilakukan," katanya.
Pernyataan menteri ini sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di media sosial. Sejumlah warganet sebelumnya menduga bahwa mutasi massal itu merupakan bentuk "pembersihan" internal pasca bocornya dokumen perjalanan dinas yang dinilai kontroversial. Namun, Dody memastikan tidak ada agenda tersembunyi di balik pergerakan pegawai tersebut.
Polemik Surat Dinas yang Memicu Spekulasi
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan beredarnya surat perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat yang dinilai tidak lazim. Dokumen tersebut menjadi bahan perdebatan di berbagai platform media sosial. Dari situ, muncul narasi yang mengaitkan kebijakan mutasi pegawai sebagai buntut dari kebocoran surat tersebut.
Dengan klarifikasi ini, Kementerian PU diharapkan dapat kembali fokus pada agenda kerja strategis, termasuk proyek infrastruktur nasional yang tengah berjalan. Dody pun menegaskan bahwa seluruh keputusan kepegawaian diambil berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan eksternal atau isu viral sesaat.
