MAMUJU — Pemaparan yang berlangsung di ruang kerja gubernur, Lantai III Kantor Gubernur Sulbar ini menjadi batu loncatan untuk memastikan dokumen perencanaan keuangan daerah selesai tepat waktu. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan penyampaian rancangan KUA-PPAS ke DPRD paling lambat minggu kedua Juli.
Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan bahwa pembahasan internal ini bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, sinergi seluruh anggota TAPD menjadi kunci agar rancangan anggaran tidak hanya realistis secara fiskal, tetapi juga selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Menjaga Keberlanjutan Fiskal dan Tata Kelola Akuntabel
Ali Chandra menyebut bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta pelayanan dasar berkualitas. “Melalui pembahasan ini, kita memastikan bahwa Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun secara cermat, realistis, dan selaras dengan visi pembangunan daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Teras Sulbar.
Ia menambahkan, koordinasi yang solid antar anggota TAPD menjadi fondasi agar APBD yang nanti disahkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Proses ini memastikan setiap program prioritas memiliki pagu anggaran yang jelas dan tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang.
Jadwal Ketat Penyusunan APBD 2027
Dengan rampungnya pemaparan di tingkat eksekutif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat optimistis dapat memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dokumen KUA-PPAS yang telah diselaraskan ini akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan APBD 2027 sebelum akhirnya dibahas bersama DPRD.
Langkah ini juga menjadi sinyal positif bagi publik bahwa perencanaan pembangunan di Sulbar berjalan transparan dan terukur. Masyarakat dapat menantikan alokasi belanja yang lebih fokus pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini menjadi tuntutan warga di 6 kabupaten se-Sulawesi Barat.
