MAMUJU — Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat Herdin Ismail menyatakan validitas data kepegawaian menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan manajemen ASN yang akuntabel dan berbasis sistem informasi. Pernyataan itu disampaikan di hadapan peserta rapat yang terdiri dari Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulbar.
Rapat digelar sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat terkait penyelesaian disparitas data SKP Tahun 2024 dan Tahun 2025 yang belum tercatat pada SIASN. Perangkat daerah yang dipanggil adalah mereka yang memiliki data anomali pada sistem.
Jenis Anomali dan Mekanisme Penyelesaian yang Dijelaskan ke Peserta
Dalam forum itu, peserta memperoleh penjelasan mengenai jenis-jenis anomali data SKP, mekanisme penyelesaian, serta langkah-langkah yang harus dilakukan agar data kinerja ASN tervalidasi dan terintegrasi dengan baik pada SIASN. Seluruh proses mengacu pada ketentuan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Herdin menegaskan data yang akurat pada SIASN menjadi dasar berbagai layanan kepegawaian. Karena itu, ia meminta komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap data telah tervalidasi dengan baik.
"Melalui kegiatan ini, BKPSDM memfasilitasi perangkat daerah untuk menyelesaikan disparitas data SKP secara tepat dan sesuai ketentuan. Data yang akurat pada SIASN sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai layanan kepegawaian, sehingga diperlukan komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap data telah tervalidasi dengan baik," ujar Herdin.
Sejalan dengan Arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka
Menurut Herdin, pelaksanaan tindak lanjut itu sejalan dengan arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Gubernur terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, serta pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.
Arah kebijakan itu diarahkan pada terwujudnya birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel di lingkungan Pemprov Sulbar.
Target: Data SKP Tuntas, SIASN Akurat dan Mutakhir
Melalui koordinasi ini, BKPSDM berharap seluruh perangkat daerah segera menuntaskan penyelesaian data SKP yang masih mengalami anomali. Kualitas data ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada SIASN diharapkan semakin akurat dan mutakhir.
Data yang bersih juga dibutuhkan untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan manajemen kepegawaian di daerah. Perangkat daerah yang belum menuntaskan validasi diminta menindaklanjuti sesuai mekanisme yang dijelaskan dalam rapat.
