POLEWALI MANDAR — Puluhan peserta dari Kelompok Tani Hutan (KTH) dan pengelola hutan sosial di Sulawesi Barat mengikuti pelatihan assessment konflik lahan yang digelar DLHK Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (13/5/2026) di Hotel Ratih, Kabupaten Polewali Mandar.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Result-Based Payment (RBP) REDD+ yang didanai Green Climate Fund (GCF). Targetnya, masyarakat di kawasan hutan mampu mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik secara partisipatif sejak dini.
20 Peserta dari Berbagai Unsur
Kepala DLHK Provinsi Sulawesi Barat, Zulkifli Manggazali, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia didampingi Kepala Bidang Pengelolaan DAS, Perhutanan Sosial, Penyuluhan dan KSDA DLHK Sulbar, Nugroho Santoso.
“Penguatan kapasitas kelompok perhutanan sosial sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan,” ujar Zulkifli dalam sambutannya.
Peserta berasal dari DLHK Sulbar, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mapilli, KTH, tim Program SCF-RBP REDD+ Sulbar, serta unsur pendukung lainnya.
Materi: Dari Pemetaan Aktor hingga Strategi Penyelesaian Konflik
Narasumber yang dihadirkan berasal dari KPH, spesialis safeguard, dan tim Sulawesi Cipta Forum (SCF). Mereka menyampaikan sejumlah materi kunci, meliputi:
- Dinamika konflik lahan dan pengelolaan hutan pada skema perhutanan sosial
- Teknik assessment konflik dan pemetaan aktor
- Praktik analisis konflik di wilayah kelola perhutanan sosial
- Strategi manajemen dan penyelesaian konflik lahan
Mencegah Illegal Logging dan Perambahan
DLHK Sulbar berharap pelatihan ini mampu membangun jalur koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dari potensi konflik, illegal logging, dan perambahan hutan diharapkan semakin kuat.
Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan rendah karbon di wilayah tersebut.
