MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen menekan angka anak putus sekolah melalui program intervensi khusus yang mulai digulirkan pada tahun anggaran 2026. Gubernur Sulbar Suhardi Duka menegaskan target awal pemerintah adalah mengembalikan ratusan anak ke bangku pendidikan formal sesegera mungkin.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Suhardi Duka saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Provinsi Sulbar, Sabtu (2/5/2026). Masalah pendidikan di wilayah ini dinilai masih memerlukan penanganan serius, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas dan keberlanjutan sekolah bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Data pemerintah menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Sulawesi Barat masih menjadi tantangan besar. Berbagai faktor sosial dan ekonomi saling berkelindan menjadi penyebab utama anak-anak terpaksa meninggalkan bangku sekolah sebelum waktunya.
Target 550 Anak Kembali Sekolah dan Penyisiran Data Lapangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan target ambisius untuk mengembalikan sekitar 550 anak ke sekolah pada tahap pertama tahun 2026. Program ini tidak berhenti di situ, karena pemerintah berencana melakukan penyisiran lebih luas untuk menjangkau lebih banyak anak yang belum terdata.
“Ini langkah awal. Selanjutnya, kita akan menyisir hingga sekitar seribu anak untuk dikembalikan ke sekolah,” kata Suhardi Duka usai upacara Hardiknas di Mamuju.
Upaya ini melibatkan kolaborasi intensif antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan jajaran pemerintah kabupaten di seluruh Sulawesi Barat. Sinergi antarwilayah dianggap krusial karena basis data anak putus sekolah berada di tingkat desa dan kecamatan yang tersebar di enam kabupaten.
Intervensi Biaya Pendidikan dan Perlengkapan Sekolah Gratis
Salah satu hambatan utama anak berhenti sekolah adalah beban finansial yang tidak mampu ditanggung orang tua. Menyadari hal tersebut, Pemprov Sulbar telah menyiapkan skema bantuan yang mencakup pembiayaan pendidikan serta penyediaan perlengkapan sekolah secara cuma-cuma.
Bantuan ini dirancang untuk memastikan tidak ada lagi alasan ekonomi yang menghalangi anak untuk belajar. Dengan menanggung biaya operasional dan alat tulis hingga seragam, pemerintah berharap beban ekonomi keluarga dapat berkurang secara signifikan.
“Kita siapkan biaya pendidikan dan perlengkapan, agar mereka tidak terbebani kondisi ekonomi orang tua dan tidak lagi menjadi tenaga kerja,” tegas Suhardi.
Gubernur menambahkan bahwa faktor penyebab anak putus sekolah di Sulbar cukup kompleks. Selain kemiskinan yang memaksa anak bekerja di usia dini, masalah sosial seperti kenakalan remaja juga turut menyumbang angka putusan sekolah di beberapa daerah.
Penegasan Hak Asasi dan Larangan Mempekerjakan Anak
Dalam arahannya, Suhardi Duka mengingatkan bahwa mempekerjakan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Meskipun tekanan ekonomi sering kali menjadi alasan orang tua, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar anak.
Ia memandang pemulihan status pendidikan anak bukan sekadar program administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pendidikan adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara tanpa terkecuali.
“Ini tanggung jawab pemerintah. Jika tidak dilakukan, berarti kita mengabaikan hak asasi manusia di bidang pendidikan,” tuturnya.
Upacara peringatan Hardiknas 2026 di Sulbar ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, yakni Haris Iskandar selaku Widya Prada Ahli Utama Direktorat PAUD. Kehadiran perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI ini mempertegas dukungan pusat terhadap upaya daerah dalam menuntaskan isu anak tidak sekolah (ATS).
Pemprov Sulbar memastikan program pengembalian anak ke sekolah ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi berkala bakal digelar untuk memantau apakah anak-anak yang telah kembali ke sekolah tersebut dapat bertahan hingga lulus atau justru kembali terkendala di tengah jalan.
