MAMUJU — Gagasan skema pembiayaan itu lahir dari aksi perubahan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Sulbar, Gaffar, dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Latpim). Lewat jalur kredit, ASN mendapat pilihan untuk melunasi PKB secara bertahap melalui bank, bukan membayar penuh di muka.
Namun fasilitas itu tidak otomatis berlaku bagi semua pegawai. Pemanfaatannya tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan pihak perbankan, termasuk penilaian kelayakan kredit masing-masing pemohon.
Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengirim perwakilan, Takdira, untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Keikutsertaan itu diharapkan mempercepat penyebaran informasi soal fasilitas pembiayaan ke pegawai di lingkungan instansi.
Kepala Dinas Pangan Daerah Sulbar, Suyuti Marzuki, mendukung partisipasi pegawainya dalam kegiatan itu. Menurutnya, sosialisasi menjadi kesempatan bagi ASN mengenal alternatif layanan dan pembiayaan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan perbankan.
Skema kredit ini tidak hanya menawarkan pilihan pembayaran. Bapenda Sulbar berharap fasilitas tersebut mendorong kepatuhan wajib pajak di Sulawesi Barat, terutama di kalangan ASN yang selama ini menjadi kelompok pembayar PKB terbesar.
Meski begitu, pegawai yang berminat diminta mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum memanfaatkan fasilitas. Kewajiban angsuran kredit tetap harus dihitung agar pembayaran pajak tidak berubah menjadi beban utang baru.
Bapenda Sulbar dan Bank Sulselbar memposisikan skema ini sebagai bagian dari pengembangan inovasi pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah. Belum ada keterangan mengenai jumlah ASN yang mendaftar atau besaran plafon kredit yang disiapkan.