MAMUJU — Sosialisasi Tahap III ini menjadi lanjutan penerapan Aplikasi Fleksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh ASN lingkup Sekretariat DPRD Sulbar hadir, termasuk Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sahrin Salatung serta Kepala Subbagian Umum M. Adib.
BKPSDM Sulbar menggandeng Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah sebagai penyelenggara. Keduanya berperan menyiapkan pemahaman teknis sekaligus mendorong adopsi aplikasi di tiap perangkat daerah.
Aplikasi Fleksi dipakai sebagai instrumen digital untuk menunjang administrasi kepegawaian. Penerapannya diharapkan memangkas proses manual yang selama ini menyita waktu ASN.
Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sulbar, Sahrin Salatung, menyebut sosialisasi ini sebagai momentum bagi ASN memahami sekaligus mengoptimalkan teknologi dalam tugas kedinasan.
"Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh ASN di lingkungan Sekretariat DPRD dapat memahami penggunaan Aplikasi Fleksi dengan baik dan mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Digitalisasi administrasi tentu akan membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta ketertiban dalam pengelolaan administrasi kepegawaian," ujar Sahrin.
Perkembangan teknologi menuntut ASN terus beradaptasi. Sahrin menilai peningkatan kompetensi digital bukan pilihan, melainkan kebutuhan agar pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan lebih efektif dan akuntabel.
"Kami akan terus mendorong peningkatan kapasitas ASN agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sekretariat DPRD siap mendukung setiap upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital," tambahnya.
Dukungan itu sejalan dengan komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Penerapan Aplikasi Fleksi diharapkan memberi kemudahan dalam proses administrasi kepegawaian. Efektivitas dan efisiensi kerja ASN menjadi sasaran utama dari optimalisasi aplikasi ini.
Melalui kegiatan tersebut, Sekretariat DPRD Sulbar menegaskan komitmennya mendukung transformasi digital pemerintahan. Kualitas sumber daya aparatur menjadi kunci pelayanan yang profesional dan akuntabel.