MAMASA — Sebanyak 27 desa di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrem yang membutuhkan intervensi serius dari pemerintah daerah. Data Dinas Sosial setempat mencatat tidak kurang dari 1.842 kepala keluarga berada pada kategori miskin ekstrem tingkat tinggi.
Pj Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, memastikan percepatan penanganan di 27 desa tersebut menjadi prioritas utama yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggaran untuk program ini telah dialokasikan dalam struktur APBD.
Desa Taupe di Kecamatan Buntu Malangka menempati posisi teratas dengan 108 KK miskin ekstrem. Di belakangnya menyusul Desa Salukona dengan 88 KK, Desa Manipi 87 KK, dan Desa Lambanan 83 KK.
Sepuluh desa dengan KK miskin ekstrem tertinggi lainnya meliputi Desa Kariango dan Tawalian Timur masing-masing 80 KK, Tado Kalua 75 KK, Buangin dan Kanan 74 KK, serta Orobua Selatan 72 KK.
Tingginya angka kemiskinan ekstrem berbanding lurus dengan memburuknya indikator kesejahteraan masyarakat. Wilayah Buntu Malangka mencatatkan rekor prevalensi stunting tertinggi di Mamasa, mencapai 46,09 persen.
Kawasan ini bersama Kecamatan Tabulahan, Aralle, dan Mambi juga masuk zona merah angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Artinya, persoalan kemiskinan di daerah ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan masalah gizi buruk dan putus sekolah.
Aktivis Peduli Mamasa, Arman, menekankan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan parsial oleh satu dinas saja. Intervensi harus berjalan simultan dari hulu ke hilir agar tidak melahirkan lingkaran setan baru.
“Jika tidak ditangani secara konvergen, kemiskinan ekstrem akan terus melahirkan lingkaran setan berupa stunting dan putus sekolah,” tegasnya, Selasa (8/9/2026).
Welem menjelaskan, setiap OPD memiliki tugas spesifik dalam program ini. Dinas Pertanian misalnya, diminta mengintervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat, sementara Dinas PUPR fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi layak.
“Setiap OPD wajib bergerak bersama. Penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan ATS menjadi prioritas mutlak Pemda,” ujarnya.
Kendati prevalensi stunting Mamasa masih tertinggi kedua di Sulawesi Barat setelah Majene, Pemkab setempat mencatat progres signifikan. Angka stunting berhasil ditekan hingga berada di kisaran 29 persen dari kondisi sebelumnya.