MAMUJU — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat mencatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,29 persen pada Agustus 2026. Angka ini diumumkan langsung oleh Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani, dalam Berita Resmi Statistik, Selasa (1/9/26).
Jika dibedah per daerah, Kota Mamuju mencatat inflasi tertinggi mencapai 3,90 persen dengan IHK 112,81. Sebaliknya, Kabupaten Majene menjadi kabupaten dengan tekanan harga terendah, hanya 1,27 persen dengan IHK 111,34.
Suri menjelaskan, inflasi yang terjadi bukan hanya berasal dari satu sektor. Berdasarkan pemantauan BPS di lapangan, kenaikan indeks terjadi di hampir seluruh kelompok pengeluaran.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan paling tinggi, yakni 5,08 persen. Disusul sektor transportasi yang naik 3,75 persen, serta kesehatan yang meningkat 3,32 persen.
Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga ikut naik 3,04 persen. Sementara itu, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menguat 2,66 persen.
Di sektor kebutuhan pokok, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan 2,11 persen. Adapun penyediaan makanan dan minuman atau restoran naik 2,22 persen, dan pendidikan meningkat 1,42 persen.
Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tercatat naik 1,58 persen. Kenaikan paling rendah terjadi pada pakaian dan alas kaki, yang hanya naik 0,21 persen.
Menariknya, hanya satu kelompok yang mengalami penurunan indeks pada Agustus 2026, yaitu rekreasi, olahraga, dan budaya yang turun tipis 0,06 persen.
BPS Sulbar juga mencatat inflasi month to month (m-to-m) pada Agustus 2026 sebesar 0,11 persen. Sementara tingkat inflasi year to date (y-to-d) mencapai 2,28 persen.
"Agustus 2026 inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 3,90 persen," papar Suri Handayani di hadapan wartawan.
Perbedaan angka inflasi yang mencolok antara Mamuju dan Majene menunjukkan disparitas daya beli serta rantai distribusi barang antarwilayah di Sulawesi Barat masih belum merata. Kondisi ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di ibu kota provinsi.